RADARINDO.co.id-Medan: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Tahun 2022 disahkan dalam Rapat Paripurna DPRD Sumut, Senin (29/11), di gedung dewan Jln Imam Bonjol No. 5 Medan.Hal itu ditandai dengan penandatanganan persetujuan bersama oleh Gubernur Sumut Edy Rahmayadi dan Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting.
Baca juga : Polda Sumut dan Forkopimda Gelar Rakor Lintas Sektoral Ops Lilin Toba 2021
Dalam kata sambutannya, Gubernur Edy Rahmayadi meyakinkan anggota DPRD Sumut, bahwa pertumbuhan ekonomi pada 2022 akan naik sebesar 2,4%.Prediksi ini dilihat telah pulihnya beberapa sektor ekonomi yang didukung telah melandainya pandemi Covid-19 di daerah ini.
“Sebelum rapat ini, saya juga telah rapat dengan pakar ekonomi di Sumut, di antaranya Perwakilan Bank Indonesia Sumut, OJK, pengamat, pendidik serta lainnya, yang menyampaikan ‘angin segar’ untuk mencapai target pada tahun 2022. Ekonomi kita diprediksi akan segera pulih,” ucap Edy Rahmayadi.“Saya meminta pada seluruh OPD agar dapat melaksanakan dengan tertib seluruh anggaran sesuai dengan rancangan peraturan UU,” katanya.
Sebelumnya, pada penyampaian pendapat akhir Fraksi-fraksi DPRD Sumut seluruh fraksi menerima dan menyetujui APBD Sumut 2022 sebesar Rp12 triliun lebih.Namun dengan beberapa catatan yang harus diperhatikan. Di antaranya Fraksi Golkar Sumut dengan juru bicaranya Syamsul Qomar yang menyoroti prioritas anggaran dalam mengedepankan penanggulangan dan meminimalisir bencana di Sumut.
Serta mendukung Pemprov Sumut untuk melakukan pembelian lahan Medan Club di Jalan Kartini Medan untuk perluasan Kantor Gubernur.
Baca juga : Bobby Wujudkan “APBD Rakyat dan APBD Sehat”
Kemudian Fraksi PKS Sumut dengan juru bicaranya Cecep Wiwaha meminta Pemprov Sumut untuk meningkatkan belanja modal pada tahun berikutnya lebih dari 12%.“Ini bentuk keseriusan pemerintah, karena pentingnya untuk kemaslahatan masyarakat yang mengharapkan dari pembangunan yang dilaksanakan pemerintah,” katanya.
Fraksi PKS Sumut juga mengapresiasi Pemprov Sumut yang kembali menampung anggaran Jaminan Kesejahteraan Sosial (JKS) untuk 450 ribu rakyat miskin di Sumut. (KRO/RD/Ptr)
 Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Tahun 2022 disahkan dalam Rapat Paripurna DPRD Sumut,...){kind=link}