Bikin Resan dan Tak Miliki Izin, Pihak Terkait Diminta Eksekusi Gudang PT MMI

55

RADARINDO.co.id-Medan : Dianggap bikin resah warga dan diduga tidak memiliki izin, pihak terkait diminta eksekusi gudang PT Mechtron Mastevi Indonesia (MMI) yang berada Jalan Mandor Kelurahan Pulau Brayan Darat I, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan.

Baca juga : Diduga Tak Miliki Izin, Gudang PT Mechtron Mastevi Indonesia Dilarang Operasi

Rahmadsyah, salah seorang aktifis yang tergabung dalam Mimbar Rakyat Anti Korupsi Sumatera Utara (Sumut), meminta Dinas PKPCKTR Kota Medan agar menyurati Satpol PP Kota Medan untuk melakukan eksekusi gudang PT Mechtron Mastevi Indonesia. Pasalnya, selain diduga tak miliki izin, juga dianggap meresahkan warga lantaran berada di kawasan pemukiman.


“Saya telah mendatangi Dinas PKPCKTR Kota Medan agar gudang di kawasan pemukiman Jalan Mandor segera dieksekusi melalui Satpol Kota Medan,” ungkapnya, Senin (31/10/2023) lalu, sembari mengatakan bahwa pihak Dinas PKPCKTR Kota Medan telah memberikan surat peringatan (SP) terhadap penanggungjawab gudang tersebut.

Sebelumnya diberitakan, diduga tak miliki izin, gudang PT Mechtron Mastevi Indonesia di Jalan Mandor Kelurahan Pulau Brayan Darat I Kecamatan Medan Timur Kota Medan, dilarang operasi atau tak boleh melakukan kegiatan apapun.

Baca juga : Dirgahayu 64 Tahun MPW Pemuda Pancasila Sumut Abadi

Hal itu terungkap saat Camat Medan Timur, Noor Alfi Pane melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke gudang yang belakangan ini dikeluhkan warga tersebut, Rabu (25/10/2023) lalu.

Noor Alfi Pane mengatakan bahwa sidak ke Gudang PT Mechtron Mastevi Indonesia dilakukan berdasarkan surat keberatan warga yang di terimanya. “Kita sidak berdasarkan keberatan warga atas keberadaan gudang ini,” ungkapnya.

Menurut Noor Alfi Pane, saat sidak dilakukan, pihak PT Mechtron Mastevi Indonesia tidak bisa menunjukkan dokumen perijinan. Atas dasar itu dia meminta agar gudang tersebut tidak beroperasi sebelum bisa menunjukkan izin.

“Kita tadi ada minta di tunjukkan dokumen perizinan, namun pihak perusahaan tidak mampu menunjukkannya. Sesuai surat keberatan dan aspirasi warga yang saya terima, kita minta perusahaan tidak melakukan kegiatan apapun sebelum menunjukkan dokumen perizinan,” ujarnya. (KRO/RD/KB)