RADARINDO.co.id – Batu Bara : Anggota DPRD Batu Bara menggelar rapat paripurna dengan agenda pandangan umum fraksi terhadap LKPJ Bupati Batu Bara TA 2023, Selasa (26/03/2024) di ruang rapat paripurna DPRD Batu Bara.
Baca juga : Baru Dikerjakan Rusak, RCW Sorot Kondisi Kantor Bupati Batu Bara Senilai Rp54 Miliar
Rapat dihadiri Wakil Ketua DPRD Batu Bara, Pj. Bupati Batu Bara diwakili Staf Ahli Sekda H. Zahrul, Plt Sekretaris DPRD Batu Bara Azhar S.Pd. M.Pd dan seluruh anggota DPRD Batu Bara.
Pandangan umum Fraksi PDI Perjuangan yang dibacakan Amirtan, menyampaikan bahwa PDI Perjuangan menyetujui untuk dapat segera ditindaklanjuti dalam pembahasan berikutnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sedangkan Fraksi Golkar melalui Rizky Aryetta S.ST. M.si menyampaikan tentang tindaklanjut nasib para calon PPPK tahun 2023 lalu. Terkait, tentang adanya persoalan dan masalah yang terjadi, seperti yang viral dengan ditetapkannya beberapa pejabat di pemerintahan Batu Bara menjadi status tersangka, karena kebijakan yang salah dalam tahapan proses seleksi saat penerimaan PPPK di Batu Bara tahun 2023 lalu.
Fraksi Golkar mempertanyakan apa kebijakan serta langkah yang akan diambil dalam memahami dan mempedomani regulasi Kemenpan RB, BPN dan Kementerian Pendidikan yang terkait dengan nasib status para calon PPPK selanjutnya.
Baca juga : Polres Palas Ungkap Kasus Narkoba Selama Maret 2024
Menurut Aryetta, rekomendasi yang dikeluarkan oleh Komisi 3 DPRD Batu Bara melalui RDP komisi 3 tentang “rekomendasi pembatalan hasil seleksi PPPK Batu Bara tahun 2023” perlu mendapat penjelasan dari pihak eksekutif.
Fraksi berlambang pohon Beringin itu juga menyoroti persoalan defisit anggaran tahun 2023, adanya persoalan hutang kepada rekanan proyek. Padahal rekanan proyek telah menyelesaikan 100 persen tanggungjawabnya pada tahun anggaran 2023. Namun, belum dilakukan pembayaran oleh pemkab hingga saat ini.
Sementara Fraksi Gerindra.melalui Andriyansyah, SH dalam pandangan umumnya menyampaikan beberapa hal yang menjadi catatan terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Batu Bara Tahun Anggaran 2023.
Diantaranya memandang bahwa kedepan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan anggaran sudah semestinya semakin diperketat bersamaan dengan upaya memperbaiki struktur penganggaran agar lebih tepat guna dimasa-masa mendatang.
Sedangkan Fraksi PAN dalam pandangan umumnya berharap agar OPD Batu Bara untuk terus lebih aktif memanfaatkan secara optimal seluruh pendapatan dan penerimaan untuk program-program prioritas yang vital bagi kepentingan langsung masyarakat Batu Bara. (KRO/RD/DHASAM)