Dua Saksi Dugaan Korupsi Upah Pungut Pajak Penerangan Jalan di Lhokseumawe Belum Penuhi Panggilan

44

RADARINDO.co.id – Lhokseumawe : Pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Lhokseumawe telah mengagendakan pemeriksaan terhadap 31 saksi untuk menindaklanjuti kasus dugaan tindak pidana korupsi pada upah pungut pajak penerangan jalan di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Lhokseumawe.

Dalam kasus ini, hasil penyelidikan awal pihak Kejari Lhokseumawe, diperkirakan kerugian negara mencapai Rp 3,4 miliar mulai 2018 hingga 2022. Namun dari 31 saksi yang telah dipanggil, baru 29 orang yang telah diperiksa. Dua orang lagi belum hadir ke Kejaksaan Negeri Lhokseumawe.

Baca juga : KPK Periksa Direktur di BPKP Terkait Aliran Uang Kondisikan Hasil Audit PT Amka


Kajari Lhokseumawe, Lalu Syaifuddin SH MH, melalui Kasi Pidsus Saifuddin SH MH, menjelaskan, pemeriksaan saksi dalam kasus ini sudah dimulai sejak, Senin (14/8/2023) hingga Selasa (22/8/2023).

Total saksi yang dipanggil untuk diperiksa 31 orang. Mereka dari BPKD Lhokseumawe, sejumlah pejabat di Pemko Lhokseumawe, termasuk pihak PLN dan  sebuah perusahaan yang menyetor pajak penerangan jalan.

Namun selama periode pemeriksaan saksi tersebut, lanjut Syaifuddin, dari 31 yang dipanggil, dua di antaranya belum memenuhi panggilan jaksa. “Sedangkan dua saksi lain tidak hadir pada jadwal yang telah ditentukan,” katanya, melansir serambinews.com, Kamis (24/8/2023).

Disebutkannya bahwa kedua saksi yang tidak hadir, satu orang pegawai BPKD. Tidak hadir karena sedang Diklat di Banda Aceh. Satu lagi dari sebuah perusahaan yang ikut menyetor pajak penerangan jalan. Tidak hadir karena sedang berada di Jakarta. “Untuk kedua saksi yang belum hadir, akan segera kita jadwal ulang,” katanya. (KRO/RD/SER)