RADARINDO.co.id – Aceh : Gubernur Aceh, Muzakir Manaf alias Mualem, secara resmi menunjuk T Emi Syamsyumi sebagai Penasehat Gubernur Aceh Bidang Investasi dan Hubungan Luar Negeri.
Penunjukan pria yang akrab disapa Abu Salam ini, tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 800.1/1117/2025. Dengan mandat tersebut, Abu Salam diberikan tugas khusus untuk memperkuat kemitraan strategis, membangun jejaring global, dan menarik investasi berkelanjutan ke Aceh.
Baca juga: Bupati Tapsel Tinjau Jalan Nasional Amblas 20 Meter
Ruang lingkup tanggungjawab Abu Salam mencakup tiga sektor utama. Yakni penguatan kolaborasi keuangan syariah, termasuk memfasilitasi kerjasama antara Bank Aceh Syariah dengan ActionPay (PT Asia Pelangi Remiten) untuk mengembangkan sistem pembayaran digital lintas negara.
Dilansir, Kamis (25/9/2025), tujuan dari hal tersebut adalah memperluas inklusivitas keuangan syariah dan membuka akses pasar luar negeri bagi UMKM Aceh.
Kemudian, fasilitasi investasi sektor riil dan infrastruktur. Abu Salam akan menjembatani investasi internasional, terutama melalui jejaring diaspora Aceh di bidang energi, properti, dan logistik.
Ia juga ditugaskan untuk mengawal masuknya investasi di sektor pertambangan seperti emas, batubara, galena, dan tembaga. Selain itu, ia akan menyusun proposal pendirian pabrik woodchip dan wood pellet sebagai solusi energi biomassa dari limbah kayu.
Sektor terakhir adalah, inovasi tata kelola layanan publik, termasuk pengelolaan limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun) di seluruh Provinsi Aceh. Rencana jangka panjangnya adalah mendirikan fasilitas pengelolaan limbah berbahaya berskala provinsi yang berstandar internasional.
Juru Bicara KPA Luwa Nanggroe, Umar Hakim Ilhami menilai, penunjukan ini memiliki dasar politik dan hukum yang kuat. Ia menyebutnya sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk memanfaatkan kekhususan Aceh dalam membangun kemandirian ekonomi.
Baca juga: Pengurus Pusat LMP Lakukan Kunjungan ke Sumut
“Penugasan Abu Salam bukan sekadar simbolik, tetapi bagian dari strategi jangka panjang untuk memanfaatkan latar kekhususan Aceh dalam membangun kemandirian ekonomi. Posisi ini memberi ruang lebih besar bagi Aceh untuk menegosiasikan kepentingan investasi dengan payung hukum yang jelas,” tegas Umar Hakim. (KRO/RD/TAP)
