Jutaan Hektar Kebun Sawit Diduga Ilegal Rugikan Negara Ratusan Triliun

242 views
Jutaan Hektar Kebun Sawit Diduga Ilegal Rugikan Negara Ratusan Triliun
Jutaan Hektar Kebun Sawit Diduga Ilegal Rugikan Negara Ratusan Triliun

RADARINDO.co.id- Riau : Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ditantang mengusut kerugian negara, diduga mencapai ratusan triliunan rupiah akibat kepemilikan perkebunan sawit iIlegal di Riau, Aceh dan Sumut.

KPK terkesan “mandul” selama ini banyaknya laporan masyarakat belum berhasil diungkap. Hal ini menambah keprihatinan masyarakat.

Baca juga :Ditemukan Kuburan di “Kerangkeng” di Rumah Bupati Langkat, Suara Jeritan Tiap Malam Jumat Mengerikan

Jika dilakukan pembiaran, maka sektor pendapatan negara berpotensi mengalami kebocoran.Para pengusaha perkebunan yang menguasai dan mengusahai lahan register yang tidak sepatutnya mereka rusak dijadikan kebun sawit.


Mereka mendapat untung setiap hari, diatas lahan register tanpa membayar pajak. Serta ada juga yang menguasai lahan meski bukan lahan register tapi tidak memiliki izin.

Demikian dikatakan Kepala Divisi Investigasi dan Monitoring RCW Medan, Onan Siregar kepada RADARINDO.co.id Senin (31/01/2022) siang.

Hal itu disampaikan berkaitan dengan pernyataan anggota Komisi IV DPR, Dedi Mulyadi yang membidangi pertanian, lingkungan hidup, kehutanan, dan kelautan, baru -baru ini.

Usai menemui Gubernur Riau Syamsuar, untuk menggali informasi seputar perkebunan ilegal di Riau. Wakil Ketua Dedi Mulyadi, menyampaikan bahwa dari penjelasan Syamsuar, terungkap fakta ada 1,8 juta hektar lahan di Riau yang mayoritas diperuntukan sawit statusnya ilegal.

“Gubernur menyampaikan bahwa ada kurang lebih 1,8 juta hektar perkebunan ilegal, mayoritas ditanami sawit,” ucap Dedi Mulyadi melalui instagram, Jumat (28/1), sesuai dilansir dari kumparan news.Menurutnya, negara dirugikan karena mereka menguasai lahan tanpa izin dan mendapatkan kayu ilegal.

“Saya kemudian meminta Dirjen terkait (Kementerian LHK) untuk bersikap tegas dalam rangka mengembalikan kerugian negara yang jumlahnya ratusan triliun. Secara bertahap, lahan pun harus disegel untuk kepentingan lebih lanjut,” tuturnya.

Dia mempertanyakan aparat yang berwenang menindak tegsd. Ini aneh, aparat kita sangat banyak, undang-undang pun sudah mengatur, tetapi tindakan nyata semakin langka.
Lantas, siapa yang harus kita ikuti, tanya Dedi.

Sementara itu, berdasarkan data yang disampaikan masyarakat kepada Lembaga Republik Corruption Watch (RCW) terdapat lahan perkebunan sawit yang dikuasai milik BUMN dan swasta secara illegal di Sumatera Utara.

“Sungguh aneh, pemeliharaan kebun sawit menggunakan uang perusahaan dan karyawan BUMN tapi hasil produksi tidak masuk pendapatan perusahaan,” ujar Onan Siregar.

Kepala Divisi Investigasi dan Monitoring RCW Medan, Onan Siregar mengatakan tidak tertutup kemungkinan Lembaga RCW Medan akan menggugat ke pengadilan BUMN Bidang Perkebunan dan swasta yang menguasai lahan diduga illegal.

Baca juga : Korupsi Kredit Fiktif Rp27 M, Eks Kacab BSM Medan Ditangkap, Sempat DPO Sejak 2018

“Upaya hukum harus kita lakukan sesuai peran serta masyarakat. Maka laporan masyarakat kepada RCW akan tetap kita sampaikan ke penyidik,” cetusnya.

Selain itu, indikasi konspirasi tersebut sudah selayaknya dihentikan sehingga tidak terjadi kebocoran pendapatan keuangan negara.(KRO/RD/KN)