RADARINDO.co.id – Medan : Sejumlah warga Jalan Lukah Lingkungan IV, Kelurahan Amplas, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, menggeruduk Kantor Camat Medan Amplas, Kamis (02/1/2025) lalu.
Warga yang mayoritas emak-emak itu ibu-ibu itu, memprotes soal dugaan kurangnya transparansi dalam proses seleksi atau pemilihan kepala lingkungan (Kepling). Warga merasa kesal dan kecewa lantaran Camat maupun Sekcam Medan Amplas tidak berada ditempat.
Baca juga: Eks Ketua Dewan Pers Atmakusumah Astraatmadja Meninggal Dunia
Sementara, pihak Trantib yang menampung aspirasi mereka tidak bisa memberikan solusi. “Kami butuh kejelasan langsung dari Camat dan Sekcam,” ungkap Willy Darmawan, salah satu calon Kepling yang tidak diperkenankan ikut wawancara seleksi, mengutip sumutcyber.
Warga juga mempertanyakan persyaratan seleksi yang dianggap tidak konsisten. Menurut Willy, berdasarkan Peraturan Wali Kota (Perwal), syarat pendukung hanya berupa KTP dan KK. Namun, nomor handphone terus dipersoalkan oleh panitia.
“Berdasarkan Perwal, peraturan pendukung hanya KK (kartu keluarga) dan KTP (kartu tanda penduduk). Ini masalah nomor handpone warga atau pendukung terus dimasalahkan,” imbuhnya.
Warga menuding adanya penggunaan data oleh salah satu calon Kepling untuk memenuhi syarat dukungan. “Warga merasa dirugikan, karena KK mereka digunakan untuk syarat pendukungan oleh calon lain. Padahal, warga tidak pernah memberikan dukungan kepada calon tersebut. Ini jelas merugikan kami,” tegasnya.
Sebelumnya, aksi serupa juga dilakukan warga pada, Selasa (31/12/2024) lalu. Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes atas dugaan kurangnya transparansi dalam proses pemilihan kepala lingkungan yang tengah berlangsung.
Mereka mendukung salah satu calon, Willy Darmawan, yang tidak diperbolehkan mengikuti seleksi wawancara karena tidak ada undangan.
Baca juga: PTPN IV Regional III Kapalkan CPO Melalui Pelabuhan TUKS ITMS Siak
Willy Darmawan, calon Kepling yang menjadi sorotan aksi ini, menyatakan bahwa protes ini merupakan wujud kekecewaan warga atas kekisruhan proses pemilihan. “Banyak calon Kepling lainnya juga tidak diberitahu apakah mereka lulus verifikasi atau tidak. Kami meminta Camat dan Lurah lebih transparan dalam proses ini,” tegas Willy. (KRO/RD/SC)
