RADARINDO.co.id – Jakarta : Kejaksaan Agung (Kejagung) menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) guna menelusuri aliran dana kasus tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina, Sub Holding, dan Kontraktor Kontrak Kerja sama (KKKS) periode 2018-2023.
Baca juga: KPK Tetapkan 7 Orang Tersangka Korupsi Rumah Jabatan
Selain menelisik aliran uang dari 9 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, penyidik Kejagung juga tengah menelusuri apakah ada aliran dari 9 tersangka itu kepada pengusaha minyak kelas kakap Mohammad Riza Chalid.
Riza Chalid adalah ayah Kerry Adrianto Riza, satu dari 9 tersangka korupsi minyak ini. Kerry merupakan beneficial owner dari PT Navigator Khatulistiwa, sekaligus pemilik PT Orbit Terminal Merak.
Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana membenarkan adanya permintaan dari kejaksaan untuk menelisik aliran uang korupsi Pertamina. “Iya kami sudah terima permintaan dari kejaksaan sejak awal kasus ini mulai ditangani,” ujar Ivan melalui pesan singkat, mengutip tempo, Senin (10/3/2025).
Namun ia tidak menjawab perihal permintaan khusus atas penelusuran aliran uang dari hasil tindak pidana korupsi Pertamina ke kantong Riza. Jaksa yang mengetahui kasus ini mengatakan, penelusuran itu dilakukan guna mengetahui apakah ada keterlibatan sang ayah dalam kasus yang menjerat anaknya.
Sebelumnya, penyidik kejaksaan juga telah menggeledah dua rumah dan kantor milik Riza Chalid. Penyidik menggeledah rumah Riza di Jalan Jenggala II Jakarta Selatan, yang digunakan sebagai kantor Kerry, serta rumah di Jalan Panglima Polim III Jakarta serta kantor di Plaza Asia Lantai 20 Jalan Jenderal Sudirman.
Baca juga: BPK Akan Laporkan Potensi Kerugian Negara Kasus Pertamina
Saat ini, Riza Chalid diketahui tidak berada di Indonesia. Penyidik telah mencoba menelusuri keberadaannya melalui atase kejaksaan di luar negeri. Riza sempat terlacak di Kamboja. Keterangan Riza diperlukan di kasus ini, sebab bukti keterlibatan putranya dalam kasus ini ditemukan di rumah miliknya. (KRO/RD/Temp)
 menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) guna menelusuri aliran dana kasus tata kelola){kind=link}