RADARINDO.co.id – Jakarta : DPR menggelar rapat paripurna pembukaan masa sidang II tahun sidang 2023-2024. Ketua DPR Puan Maharani mengungkap salah satu isu yang menjadi fokus DPR pada masa persidangan II ini, yakni kasus penyalahgunaan dana pensiun BUMN.
Bukan hanya itu, sejumlah isu lain juga menjadi fokus DPR dalam memantau pelaksanaan kebijakan APBN 2023 yang tinggal tersisa 2 bulan lagi.
Baca juga : RSUP HAM Kembali Lakukan Operasi Transplantasi Ginjal
“Kasus cacar monyet yang terus bertambah sejak pertama kali dilaporkan 13 Oktober 2023, pembiayaan UMKM melalui P2P pinjaman online, dugaan penyalahgunaan dana pensiun BUMN, kenaikan suku bunga 6% sebelumnya 5,75%,” ungkap Puan dalam paripurna DPR RI, belum lama ini, seperti dilansir dari detik.
DPR juga fokus pada sejumlah isu permasalahan di berbagai bidang seperti kenaikan harga beras dan gula, hingga minyak dunia akibat perang Israel dan Hamas.
“Isu permasalahan berbagai bidang menjadi perhatian alat kelengkapan dewan fungsi pengawasan, krisis pangan diakibatkan lonjakan harga beras dan gula, perubahan iklim mengakibatkan pada kekeringan kemarau panjang, krisis air bersih di berbagai daerah, kenaikan harga minyak dunia akibat memanasnya konflik di timur tengah,” katanya.
Puan mengatakan, DPR akan mendorong Kementerian/Lembaga untuk bekerja keras, terukur, sehingga rakyat bisa merasakan kehadiran pemerintah, mempermudah dan mensejahterakan rakyat.
Terkait kasus dapen BUMN, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir pernah mengatakan, dari 48 dana pensiun yang dikelola BUMN, 70% diantaranya atau sekitar 34 dinyatakan tidak sehat. Atas temuan itu, ia meminta bantuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan Audit Dengan Tujuan Tertentu.
Baca juga : Pemkab Samosir Gelar Uji Publik KLHS RPJPD Tahap II
“Ternyata dari 48 dana pensiun yang dikelola oleh BUMN, itu 70% sakit. 34 bisa dinyatakan tidak sehat. Karena itu kita berkoordinasi waktu itu dengan Pak Jaksa Agung (ST Burhanuddin) walaupun belum secara formal, saya sampaikan pak ada indikasi seperti ini,” katanya.
Sementara, Erick mengungkap ada empat dapen yang diaudit, yaitu Inhutani, PTPN, Angkasa Pura I, dan Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) atau ID Food. Ditemukan ada kerugian mencapai Rp 300 miliar.
“Jelas, dari hasil audit dengan tujuan tertentu itu ada kerugian negara Rp 300 miliar, dan ini belum menyeluruh dibuka oleh pihak BPKP dan Kejaksaan. Artinya, angka ini bisa lebih besar lagi,” kata Erick dalam konferensi pers bersama Jaksa Agung ST Burhanuddin di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, baru-baru ini.
Terbaru, Erick melaporkan, saat ini sebanyak 7 dana pensiun (Dapen) BUMN tengah dalam audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Diketahui Kementerian BUMN menggandeng BPKP dan Kejaksaan Agung untuk program bersih-bersih Dapen BUMN. Adapun dari 48 dapen, sebanyak 70%-nya dalam keadaan kurang sehat. (KRO/RD/DTK)
