Ketua HNSI Medan Persoalkan Maraknya Kapal Pukat Teri Beroperasi di Wilayah Nelayan Tradisional

14

RADARINDO.co.id – Belawan : Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kota Medan, Rahman Gafiqi, SH angkat bicara soal wilayah zona penangkapan ikan bagi kapal ikan diatas 30 GT yang beroperasi di wilayah zona 1 atau willayah tangkap nelayan tradisional, Minggu (26/5/2024).

Baca juga : Polresta Deli Serdang Laksanakan Pojok Pemilu

Rahman Gafiqi, SH juga mempertanyakan kinerja aparat penegak hukum (APH) khususnya diperairan. Berdasarkan hasil temuan, ratusan nelayan kecil menolak kapal pukat teri beroperasi di zona 1 dari bibir pantai.

Konflik nelayan kecil masih terjadi dengan kapal ikan 30 GT ke atas. Dimana beroperasi diperairan wilayah zona 1 antara 2 mil dari bibir pantai. “Hasil investigasi HNSI tampak alat penerang bola lampu yang digunakan kapal tersebut digunakan lebih dari 2000 watt bahkan ratusan ribu watt,” ujarnya.

Rahman Gafiqi bersama pengurus HNSI Medan sempat mengunjungi basis nelayan kecil jaring gembung di Jalan Mujahir, Kelurahan Belawan 1, Kecamatan, Medan Belawan, Provinsi Sumatera Utara.

Selain itu, nelayan kecil tersebut melakukan pengusiran secara spontan kepada kapal pukat teri yang melakukan penangkapan ikan di zona 1 sekaligus menahan ASlNKAPIN (semacam surat izin) Nahkoda kapal supaya diproses sesuai hukum yang berlaku.

Baca juga : Ketua Yayasan Pendidikan Delisha Bantah Pemotongan Dana PIP

Kedepannya, Rahman Gafiqi, SH secara langsung akan menyerahkan ASINKAPIN kepada penyidik yang berwenang sesuai amanah Undang Undang. “Akibat kapal ikan 30 GT ke atas melakukan penangkapan ikan di wilayah zona 1, pastinya nelayan kecil khususnya nelayan jaring gembung menjadi terusik,” cetus Rahman.

Rahman menjelaskan sebagaimana diatur dalam Permen 36 Tahun 2023 bahwa kapal diatas 30 GT dapat melakukan penangkapan ikan di wilayah zona 3 atau disebut 12 mil ke atas.

Ketua HNSI Kota Medan secara gamblang akan menyerahkan permasalahan ini kepada pihak berwenang sesuai amanah UU kepada PSDKP atau Dit Polairud Poldasu.

“Seharusnya wilayah 12 mil dilakukan oleh PSDKP/Dit Polairud Poldasu dan memperperketat dalam pengawasan laut. Penyidik yang diberikan amanah UU segera melakukan proses hukum kepada pemilik ANKAPIN atas pelanggaran yang dilakukan nakhoda tersebut,” ucap Rahman.

Dijelaskan Rahman Gafiqi, sebagaimana diatur dalam Permen 36 Tahun 2023 bahwa kapal diatas 30 GT melakukan penangkapan ikan di wilayah tiga disebut 12 mil ke atas.

“Kami sesalkan, kapal ikan fuser memasuki wilayah nelayan kecil yang berdampak bagi para nelayan kecil. Dimana sempat nelayan kecil menyita Ankapin nahkoda kapal. Ironisnya, penyidik yang diamatkan undang-undang seharusnya melakukan penyidikan bukan sebaliknya tutup mata,” ungkapnya. (KRO/RD/Ganden)