RADARINDO.co.id – Jakarta : Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati, menyoroti Pemerintah Daerah (Pemda) yang anggarannya menumpuk di bank. Pasalnya, hal itu berimbas pada belanja untuk mendukung perekonomian tak berjalan dengan baik.
Menurut Sri Mulyani, belanja pemerintah daerah yang ditransfer (TKD) dari pusat sangat diperlukan untuk membantu masyarakat terutama saat terjadi ketidakpastian.
Baca juga: MA Tolak Kasasi JPU, Status Terdakwa Haris Azhar Resmi Dilepas
“Nah sering dalam situasi ini, fiskal policy di pusat mencoba menstimulate, tapi karena sepertiga dari APBN transfer ke daerah, di daerah malah justru tidak spending,” ujarnya dalam Seminar Internasional Desentralisasi Fiskal 2024, melansir cnnindonesia, Rabu (25/9/2024).
Dikatakannya bahwa untuk mendorong perekonomian lebih tinggi, kebijakan di pemerintah pusat harus sinkron dengan daerah. Artinya, apabila APBN menjadi bantalan, maka APBD juga harus sejalan.
“Kalau dalam bahasa Presiden Jokowi dan kabinet selama ini adalah jangan sampai pemerintah pusat membangun jalan ke sana, yang daerahnya membangun jalannya disini sehingga nggak ketemu. Atau irigasi, pemerintah pusat membuat bendungan di daerah sini, kemudian pemerintah daerahnya sawahnya nggak disitu atau jaringan irigasi tersiernya di tempat yang lain lagi sehingga nggak ketemu,” jelasnya.
Namun, dalam kondisi saat ini, pemda malah jadi penghalang dalam kebijakan fiskal yang ditempuh. Contohnya, saat pandemi Covid-19, pemerintah menaikkan anggaran perlindungan sosial untuk membantu masyarakat, nyatanya dananya tidak disalurkan dan hanya diendapkan di bank.
Baca juga: Eks Pejabat Kemenhub Diperiksa Kasus Dugaan Korupsi Tol MBZ
“So mereka menjadi semacam pengerem, efektivitas dari countercyclical fiskalnya menjadi menurun karena waktu pemerintah pusat mencoba ekspansif dengan belanja dan untuk meningkatkan growth penciptaan kesempatan kerja, daerahnya dikasih transfer terus transfernya berhenti di bank. They don’t spend sehingga memunculkan ada elemen ngerem dari sisi kemampuan fiskal untuk countering siklus dari perekonomian,” terangnya.
Hal ini yang masih menjadi kendala dan akan terus diperbaiki. Tujuannya agar pemerintah pusat dan daerah bisa makin solid dalam melaksanakan kebijakan demi pertumbuhan ekonomi yang kuat. (KRO/RD/CNN)
