RADARINDO.co.id – Jakarta : Pemerintah Indonesia menyiapkan anggaran Rp335 triliun untuk pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun 2026. Pemerintah menilai, program MBG tidak hanya berfungsi sebagai kebijakan sosial.
Salah satu program andalan Presiden RI, Prabowo Subianto tersebut, diposisikan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.
Baca juga: Warga Desa Campor Digegerkan Penemuan Jasad Perempuan Dalam Sumur
“APBN tahun ini menyiapkan untuk dana MBG Rp335 triliun. Jadi aman. Dan bisnis model SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) ini luar biasa. Karena dibayar di awal,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam konferensi pers Food and Security Summit 2026 di Jakarta, Selasa (13/1/2026).
Airlangga menyebut, aliran anggaran MBG diperkirakan mencapai hampir Rp80 triliun per kuartal. Nilai tersebut jauh lebih besar dibandingkan stimulus fiskal kuartal pertama tahun lalu yang berada di kisaran Rp37 triliun.
“Program MBG ini dibayar di awal, baru kemudian produksi berjalan. Artinya, dari sisi arus kas, model bisnisnya sangat baik dan langsung mendorong aktivitas ekonomi di tingkat bawah,” ujar Airlangga.
Disebutkannya, pelaksanaan MBG tidak hanya berdampak pada sektor pangan. Program ini juga menggerakkan rantai pasok yang luas. Yakni mencakup petani, peternak, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, hingga sektor logistik serta distribusi di daerah.
Partisipasi masyarakat juga terlihat di sejumlah wilayah. Inisiatif swadaya muncul untuk membangun satuan pelayanan gizi berbasis komunitas.
Pemerintah memperkirakan, program MBG menyerap hingga 3 juta tenaga kerja secara langsung. Kontribusi program ini dinilai berpotensi menambah laju pertumbuhan ekonomi nasional.
Baca juga: Petinggi BUMN Kena ‘Ultimatum’, Jika Tak Mampu Diminta Lepas Jabatan
Selain MBG, pemerintah juga mengalokasikan anggaran ketahanan pangan sebesar Rp164,4 triliun. Dukungan untuk UMKM juga disiapkan senilai Rp181,8 triliun.
Sinergi program tersebut diarahkan untuk memperkuat ekonomi perdesaan. Langkah ini juga ditujukan menjaga stabilitas harga pangan serta meningkatkan daya beli masyarakat. (KRO/RD/KM)
