RADARINDO.co.id – Tanjungbalai : Pemko Tanjungbalai siap berkolaborasi dengan Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) Tanjungbalai Asahan, dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang prima dan berintegritas.
Hal itu ditandai dengan pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) Standar Pelayanan Sertifikasi Jaminan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Hulu-Hilir dalam mendukung program prioritas nasional KKP, Rabu (15/7/2026).
Kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) melibatkan sejumlah stakeholder, Forkopimda instansi terkait KPPN, Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Pematangsiantar, BPOM, Bea dan Cukai Teluk Nibung, Perbankan, Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan Tanjungbalai, BPHIT, PSDKP Asahan, para pengusaha dan pelaku UMKM.
Kepala BPPMHKP Tanjungbalai Asahan, Aan Fibro Widodo menyampaikan, forum ini ingin memastikan bahwa standar pelayanan yang diberikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan mampu memberi manfaat nyata bagi para pelaku usaha Kelautan dan Perikanan.
“Sertifikasi yang kami laksanakan bukan sekedar memenuhi persyaratan administrasi, tetapi merupakan instrumen penting untuk meningkatkan daya saing, menjamin keamanan pangan, memperluas akses pasar serta meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk perikanan Indonesia,” jelasnya.
Saat ini, lanjut Aan, KKP tengah melaksanakan program kerja prioritas diantaranya Program Kampung Nelayan Merah Putih dan Budidaya Darat Tematik. Untuk itu, dibutuhkan kolaborasi dan sinergitas Pemerintah Daerah, TNI, Polri, BI dan seluruh Stakeholder dalam mensukseskan program ini.
Pihaknya akan terus mendorong dan siap memberikan pelayanan terbaik kepada pelaku usaha perikanan kelautan dan budidaya melalui seminar, pelatihan dan kegiatan lainnya untuk mensukseskan Program Kerja Prioritas Nasional Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Nurmalini Marpaung dalam sambutannya menyampaikan bahwa Pemko Tanjungbalai mengapresiasi kegiatan FKP ini sebagai wujud sinergi dalam mengatasi berbagai kendala untuk kemajuan ekspor hasil laut. (KRO/RD/HAM)
