Perkara Orangutan, Walhi Tidak Lakukan Kasasi Dengan PT. NAN

101

RADARINDO.co.id – Psp : Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) tidak lakukan upaya Hukum di tingkat Kasasi dengan PT. NAN, itu terbukti saat Kuasa Hukum PT NAN menghadiri pemeriksaan berkas atau inzage di Pengadilan Negeri (PN) Padang Sidempuan, Jalan Serma Lian Kosong, Kecamatan Padang Sidempuan Utara.

“Hari ini, agenda kita di PN Padang Sidempuan adalah pemeriksaan berkas (memori kasasi), secara yuridisnya sudah kita laksanakan” ujar Tirta Purba, SH didampingi rekannya Ramses Kartago Dolok Saribu selaku kuasa hukum PT NAN saat gelar konfrensi pers di Hotel Mega Permata Padang Sidempuan, setelah lakukan Inzage, Selasa (19/7/2022).

Baca Juga : TKBM Belawan Akan Dirikan Sekolah di Taput Mencegah Anak Buruh dari Narkoba

kuasa Hukum PT Nuansa Alam Nusantara (NAN) Tirta SH, MH, mengatakan tidak menemukan adanya kasasi oleh Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) itu hasil pemeriksaan berkas dan berdasarkan penelusuran dari SIPP Pengadilan Negeri Padang Sidempuan.

Bahwasanya 14 hari setelah Putusan Pengadilan Tinggi Medan di beritahukan kepada Walhi atau Kuasanya yang dilaksanakan dan diberitahu kepada Walhi atau kuasanya pada tanggal 24 Juni 2022.

“14 hari setelah pemberitahuan putusan Pengadilan Tinggi Medan, Walhi semestinya harus menyatakan kasasi selambat lambatnya tanggal 8 Juli 2022. Jika dalam kurun waktu 14 hari tersebut tidak melakukan Kasasi berarti sesuai undang-undang Mahkamah Agung maka mereka dianggap menerima putusan,” kata Tirta.

Sementara, Ramses mengatakan bahwa Mahkamah Agung tidak bisa beranjak dari putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan yang dikuatkan Pengadilan Tinggi Medan yang menolak gugatan Walhi, apabila Walhi tidak menyatakan kasasi.

“Kita mengajukan kasasi karena gugatan rekonvensi kami di tolak, Klien Kami mengalami kerugian materil dan immateril senilai Rp52 Miliar, dimana PT NAN tidak bisa beroperasional, serta nama baik juga tercemar dan terbukti di persidangan bahwa satwa yg berada di PT NAN (Orangutan) secara Sah adalah titipan sementara oleh BKSDA secara resmi,” jelas Ramses.

“Satwa (Orangutan) tersebut milik Negara dan sewaktu waktu dapat diambil oleh Negara,” tambah ramses.

Satwa Orang Utan Sumatera (Pongo abeli) yang dititipkan oleh BKSDA Sumut dipelihara dan dirawat Klien Kami dengan baik dan seluruh biaya perawatan ditanggung oleh Klien Kami, dan Satwa tersebut sudah diambil oleh BKSDA Sumut dalam keadaan sehat. Sehingga tidak ada timbul kerugian.

Selaku kuasa hukum PT NAN juga menuntut agar Walhi memohon maaf dihadapan Publik baik Media Cetak, TV dan Online yang mengatakan Klien Kami memiliki atau menguasai Satwa tanpa ijin dari BKSDA Sumut.

Dalam hal ini juga kami lihat Walhi tidak ada itikad baik karena sebelum mengajukan gugatan terhadap Klien Kami Walhi tidak ada melakukan konfirmasi ke pihak BKSDA Sumut selaku Turut Termohon, dan kepada Klien Kami mengenai legalitas Satwa Orang Utan Sumatera (Pongo abeli).

Seharusnya Suatu kewajiban hukum dari Walhi untuk melakukan konfirmasi dan klarifikasi kepada BKSDA Sumut dan Klien Kami sebelum mengajukan gugatan.

Sehingga Walhi mengetahui secara terang benderang atas Permasalahan tersebut, bukan hanya dari Media online atau informasi saja.

“Kami menuntut Walhi agar meminta maaf, dan kami tekankan hanya yang punya itikad baik saja dalam melaksanakan haknnya yang dilindungi oleh undang-undang,” tuturnya.

Sementara itu terpisah, Kuasa Hukum Walhi Sumut, M Alinafiah Matondang, mengatakan sikap kekecewaan kepada panitera di Pengadilan Sidempuan karena surat kuasa yang dilayangkan tidak diterima. Sehingga terhalang untuk pengajuan kasasi.

“Kami kecewa kepada panitera pengadilan Sidempuan karena surat kuasa kami tidak diterima. Sehingga terhalang untuk pengajuan hukum kasasi. Mereka beralasan karena surat kuasa yang diajukan belum ada aslinya,” ujarnya melalui pesan whatsApp miliknya kepada wartawan.

Memang benar, Kata Alinafiah, saat itu berkas asli masih dalam proses pengiriman. Hanya saja, ini menyangkut peradaban ummat manusia. Harusnya Administrasi ini masih bisa di toleransi untuk melengkapi dokumen.

Baca Juga : UPT SMPN 6 Siak Hulu Kampar Gelar Workshop IKM

“Yang namanya administrasi, ini masih bisa di toleransi. Namun, karena ada kesalahpahaman sehingga kami dirugikan.
Walhi sebenarnya ingin mengajukan kasasi dan tentunya nanti kami akan mengajukan kontra memori kasasi,” tutupnya.

Sebelumnya, Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menggugat PT Nuansa Alam Nusantara (NAN) dan BBKSDA Sumut (turut tergugat) atas perbuatan melawan hukum soal dugaan adanya satwa liar yang dilindungi, khususnya Orangutan di Kebun Binatang Mini (Mini Zoo) yang dikelola PT NAN di Kabupaten Padang Lawas Utara. (KRO/RD/AMR)