RADARINDO.co.id – Medan : Dalam rangka percepatan terbentuknya Provinsi Tapanuli, sesuai surat keputusan Panitia Percepatan Provinsi Tapanuli (PPPT) No : 01/SK PPPT/II/2023, PPPT menggelar konferensi pers di Meeting Room Hotel Grand Antares Jalan Sisingamangaraja Medan, Jum’at (18/2/2023).
Baca juga : Polres Pelabuhan Belawan Tangkap 53 Pelaku Kejahatan
“Konferensi pers tersebut terkait penyampaian hasil Deklarasi Pemrakarsa dan pendiri yang semula bernama Panitia Provinsi Tapanuli (PPT) berubah menjadi Panitia Percepatan Provinsi Tapanuli (PPPT),” ungkap Wakil Ketua Umum PPPT, John H Simatupang SH MH.
Lebih lanjut John menjelaskan, hal ini sesuai hasil Deklarasi Panitia Percepatan Provinsi Tapanuli (PPPT) yang berlangsung di Tarutung pada 29 Oktober 2022 lalu.
Pada hasil rapat luar biasa pemrakarsa dan pendiri PPPT yang berlangsung di Kota Medan pada 13 Januari 2023, diambil keputusan bersama oleh Dewan Pembina, Dewan Penasehat, Dewan Pakar,utusan 5 Kabupaten dan Kota beserta seluruh peserta yang hadir untuk penonaktifan dengan tidak hormat Yonge Sihombing sebagai Sekjen dan digantikan Ir. Bernhat Siahaan.
Untuk mempercepat terbentuknya Provinsi Tapanuli Ketua Umum J.S Simatupang telah melakukan lobi-lobi melalui DPR RI, Mendagri, Wakil Presiden sebagai pemegang otonomi dan sekaligus memohon kepada Presiden RI Joko Widodo.agar segera merealisasikan harapan masyarakat Tapanuli untuk terbentuknya Provinsi Tapanuli, sebut John.
Ditambahkan Drs Antoni Purba M.Si selaku Wakil Ketua Umum, dari awal pembentukan Provinsi Tapanuli sudah ada kesepakatan Bupati dan DPRD yang terdiri dari 5 Kabupaten dan 1 Kabupaten Kota untuk pembentukan Provinsi Tapanuli..
“Kita panitia percepatan Provinsi Tapanuli yang ada sekarang ini mencoba berusaha untuk meneruskan perjuangan dan cita-cita pengurus atau panitia pembentukan Provinsi Tapanuli yang terdahulu,” sebut Antoni.
Menurut Antoni, pada tanggal 7 Oktober 2022, bahkan pada tanggal 8 Oktober 2022 waktu deklarasi pertama yang menjadi motor atau penggerak adalah J.S Simatupang, Rustam Siregar, Korliston Sijabat dan Yonge Sihombing.
Baca juga : Puskesmas Pulau Rakyat dan P2KBP3A Adakan Pelayanan KB Gratis
“Empat pilar ini sebenarnya pada tahap awal kepengurusan membentuk panitia yang dinamai Panitia Provinsi Tapanuli (PPT). Setelah Deklarasi 8 Oktober 2022 muncul beberapa usul dari kabupaten/kota dan para peserta agar dinamakan Panitia Percepatan Pembentukan Provinsi Tapanuli (PPPT),” tandasnya.
Turut hadir dalam acara tersebut diantaranya, Dewan Pakar Prof dr RS Parhusip SPP (K), Ketua Harian Dr Ir Rustam Efendi Siregar MSi, Wakil Ketua Umum John H Simatupang SH MH, Wakil Ketua Umum Drs Antoni Purba Msi, Bendahara Umum Dr Korliston Sijabat SE SH MH MTh, Wakil Sekjen Sitinjak, Wakil Sekjen St Drs Albert Panjaitan, serta Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi Burju Simatupang ST. (KRO/RD/TUN)
