RADARINDO.co.id – Aceh : Tidak masuk dalam skema pengangkatan PPPK Paruh Waktu, ratusan tenaga honorer non-database BKN di Pidie Jaya, mengungkapkan kekecewaannya.
Sebanyak 487 tenaga honorer non-database itupun ingin kepastian dari pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie Jaya, dan menginginkan hak yang sama dengan honorer lain.
Baca juga: KPPBC TMP C Langsa Sita 8 Unit Motor Seludupan
“Kami sangat kecewa dengan keputusan ini. Ada sekitar empat ratusan honorer yang tidak masuk PPPK Paruh Waktu,” kata salah seorang tenaga honorer Pidie Jaya, yang enggan disebut namanya, dikutip, Rabu (17/9/2025).
Menurutnya, keputusan tersebut tidak adil. Pasalnya, selama ini mereka tetap setia mengabdi bekerja dilingkungan pemerintah, meski dengan honor yang sangat kecil.
“Keputusan ini tidak adil, kami juga ingin ada kepastian dan hak yang sama dengan honorer lain. Sebab, selama ini kami tetap bekerja di lingkungan pemerintah meski dengan honor yang sangat kecil,” tukasnya.
Setelah bertahun-tahun mengabdi di berbagai instansi dilingkungan Pemkab Pidie Jaya, ketidakjelasan status kerja kedepan menimbulkan keresahan para honorer tersebut.
Baca juga: Indonesia–Malaysia Perkuat Sinergi Laut Lewat Patkor Malindo 169/25
Mereka mendesak Pemkab Pidie Jaya segera memberikan penjelasan resmi mengenai nasib ratusan honorer tersebut, sekaligus mencari solusi jika tidak terakomodir dalam skema PPPK Paruh Waktu.
“Kami tidak menolak aturan, tapi setidaknya pemerintah memberi ruang dan jalan keluar bagi kami yang sudah lama mengabdi. Jangan sampai kami merasa dianaktirikan hanya karena status non-database,” ujarnya. (KRO/RD/Ao)
