Rekomendasi Bupati Sergai Perpanjangan HGU Perkebunan Sawit Diduga Cacat Hukum

175 views

RADARINDO.co.id-Sergai : Bupati Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) diprediksi bakal menulai masalah hukum. Pasalnya, penerbitan surat rekomendasi yang diterbitkan bupati untuk perpanjangan HGU perkebunan sawit diduga cacat hukum.

Baca juga : Istri Lempar Suami Pakai Ulenan Cabe Akibat “Jarang Dibelai”

Sebelumnya RADARINDO.co.id GROUP KORAN RADAR telah menyampaikan konfirmasi. Sayangnya bupati Sergai tidak mengindahkan informasi.

Salah satu ketentuan perpanjangan HGU perkebunan harus memiliki lahan plasma 20 persen dari luas lahan. Serta bebas dari sengketa lahan.


Sementara itu, elemen masyarakat yang mengatasnamakan Kelompok Tani (KT) Rakyat Menggugat Perampasan Tanah (Rampah) Kabupaten Serdangbedagai (Sergai) menggelar aksi demo di depan Kantor Bupati Sergai, Kamis (9/6/2022).

Kedatangan ratusan kelompok tani meminta Bupati Sergai, Darma Wijaya mencabut surat rekomendasi perpanjangan hak guna usaha (HGU) PT Soeloeng Laoet.

Para kelompok Tani Rampah juga mengancam apabila tuntutan mereka tidak segera ditindaklanjuti, mereka akan melakukan pemblokiran lahan sesuai dengan tapal batas yang sudah disepakati kedua belah pihak.

Para kelompok tani membawa spanduk dan kertas karton dengan berbagai tulisan ‘Bupati tidak punya hati nurani karena diduga baru dua bulan menjabat telah mengeluarkan rekomendasi perpanjangan HGU PT Soeloeng Laoet’ dan ‘tangkap mafia tanah’.

Ketua Kelompok Tani Rampah Musanif Saragih mengatakan, kedatangannya kemari adalah meminta klarifikasi Bupati Sergai tentang surat rekomendasi perpanjangan HGU tanggal 19 April 2021 yang telah memberikan rekomendasi untuk perpanjangan HGU.

Padahal, dilahan tersebut masih ada sengketa, bapak Bupati Sergai, kenapa masih dua bulan menjabat kok sudah mengeluarkan surat rekomendasi tersebut. Padahal masih banyak lahan bersengketa, ujar Musanif.

Musanif menambahkan, sengketa lahan ini sudah terjadi selama 30 tahun. Luas tanah sesuai dengan pengukuran BPN RI yang dibuat dengan kesepakatan bersama tersebut, setelah diukur dan sesuai dengan peta bidang total yang diklaim masyarakat seluas 942 ha.

Sementara itu, pada tahun 2020 kakanwil BPN Sumut yang sebelumnya yaitu Bambang Priono mengeluarkan surat rekomendasi kepada kementerian ATR untuk tidak dulu memperpanjang lahan eks HGU karena masih ada sengketa lahan dengan masyarakat.

“BPN sendiri sudah menyatakan bahwa itu ada sengketa, tetapi kenapa pada tanggal 21 Mei tahun 2021 kenapa bisa terbit HGU,” ujarnya sesuai dilansir dari Tribun Medan.

Surat dari kementerian ATR dari direktorat sengketa dan penetapan hak tanggal 2 Juni 2021, yang bunyinya masih akan menerbitkan SK perpanjangan HGU, tetapi kenyataannya dilapangan dibulan Mei sudah terbit, ujar Musanif.

Musanif kembali menjelaskan, pada tanggal 20 November sampai dengan 24 Desember 2014 telah di ukur dan peta bidang tanahnya sudah keluar.

Baca juga : Pj. Bupati Kampar Serahkan Alat Bantu Untuk Penyandang Disabilitas

Sementara itu, Kabag Pemerintahan Setdakab Onggung Purba yang menerima massa aksi mengatakan, akan menampung aspirasi para pendemo dan akan meneruskan kepada pimpinan.

“Aspirasi babak dan ibu ini nanti akan kita teruskan ke pimpinan dan selanjutnya akan koordinasikan,”ujar Onggung Purba.

Salah seorang pengunjuk rasa juga mengaku akan terus mendesak perusahaan perkebunan sawit di Kabupaten Sergai yang memiliki HGU diduga cacat hukum.(KRO/RD/TRM)