RADARINDO.co.id – Jakarta : Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI melakukan pendalaman soal adanya laporan 300 pengusaha pengemplang pajak di sektor sawit. Pasalnya, potensi pendapatan negara yang hilang disebut mencapai Rp300 triliun.
Baca juga: BPK Temukan Obat-obatan RSU Haji Medan Salah Saji Rp13.717.436.155,68
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Dwi Astuti mengatakan, penelusuran akan dimulai dengan mensinkronkan data yang didapatkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan. “Atas informasi tersebut, saat ini sedang kami dalami,” ujarnya Dwi, Jum’at (11/10/2024) seperti dikutip dari cnnindonesia.com.
Adik Presiden terpilih Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, sebelumnya mengatakan bahwa pemerintah mendatang akan mengejar 300 pengusaha pengemplang pajak yang ditaksir merugikan negara hingga Rp300 triliun.
Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra ini menyatakan, data tersebut diperoleh dari Luhut dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BKPK) Muhammad Yusuf Ateh. Dari laporan yang diterima Prabowo, pengusaha tersebut berasal dari sektor sawit.
Baca juga: KPK Diminta Buka Proyek Pelindo Pengerukan Alur Pelabuhan Rp473,7 Miliar
“Ini data yang Pak Prabowo dapat dari Luhut dan Ateh (BKPK) dan dikonfirmasi dari LHK, ada jutaan hektar kawasan hutan diokupansi liar oleh pengusaha kebun sawit nakal, ternyata sudah diingatkan tapi sampai sekarang belum bayar,” kata Hashim.
Data yang diperoleh itu, jelas Hashim, bakal langsung ditindaklanjuti oleh Prabowo setelah menjabat. Namun, tentu saja akan melalui proses peringatan terlebih dahulu. (KRO/RD/CNN)
