RADARINDO.co.id – Jember : Dibekukannya bantuan sosial (bansos), membuat guru mengaji di Jember mengeluh. Padahal, mereka telah menunggu pencairan dana tersebut, yang seharusnya cair pada Oktober 2024 ini.
Tidak cairnya bansos, disinyalir akibat kebijakan politik. Dimana, Sekda Jember, Hadi Sasmita menyatakan bahwa program Pemkab Jember berbasis masyarakat dihentikan selama pilkada.
Program-program tersebut diantaranya bansos, termasuk BLT, program beasiswa dan honor guru mengaji. Hadi sendiri kini masih dalam proses penyidikan di Polda Jatim dalam kasus dugaan korupsi pembangunan papan reklame (baleho) tahun 2023.
Baca juga: Sekda Jember Diduga Tak Netral Dukung Salah Satu Paslon
Pernyataan Sekda tersebut mendapat dukungan dari Aliansi Masyarakat Cinta Jember (AMCJ) yang mendesak Pjs Bupati dan Sekda Jember untuk tidak mencairkan bansos baik Bantuan Langsung Tunai (BLT), beasiswa, maupun bantuan guru ngaji.
Alasannya untuk menyelamatkan uang rakyat dari syahwat mempertahankan kekuasaan dengan menjadikan APBD sebagai modal pemenangan incumbent dalam Pilkada Jember 2024.
Dengan cara menunda pemberian bantuan sosial, baik tunai maupun non tunai, bea siswa pelajar, pencairan honor guru ngaji, pemberian bantuan peralatan kerja, rehabilitasi tempat ibadah, dan semua belanja barang untuk diberikan kepada masyarakat, setelah pelaksanaan Pilkada tanggal 27 November 2024.
Kebijakan ini bagi sejumlah penerima bansos justru dianggap mengorbankan hak-hak rakyat. Mereka merasa “jadi korban” politik, salah satunya disampaikan Fariduddin, guru mengaji warga Kecamatan Kaliwates Jember.
Baca juga: Warga Sukorambi Jember Sepakat Dukung Pasangan Hendy-Firjaun
Fariduddin menduga, ada kepentingan politik yang bermain dalam kebijakan ini. “Masalah pilkada seharusnya jangan disangkut pautkan dengan persoalan bansos. Rakyat sudah pada menunggu,” ujarnya.
Slamet Rifai, salah seorang warga Kecamatan Patrang, juga merasa geram dengan dicampuradukkannya persoalan bantuan kepada rakyat dengan kepentingan politik. “Urusan guru ngaji tidak ada kaitan dengan politik, honorer guru ngaji merupakan hak yang tidak dapat dipolitisir sebaiknya jangan dipersulit,” ujarnya dengan nada sedih. (KRO/RD/An)
