RADARINDO.co.id – Tanjungbalai : Wakil Walikota (Wawako) Tanjungbalai, Muhammad Fadly Abdina, memimpin Rapat Koordinasi (rakor) percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP) di ruang kerja Wakil Walikota, Selasa (12/5/2026).
Turut hadir, Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan UMKM Agus Salim, Pabung Kodim 0208/AS Mayor Inf Endar Siregar bersama jajaran Kodim, serta Camat se-Kota Tanjungbalai.
Baca juga: Dilaporkan Warga Via 110, Dua Pencuri Lembu di Simalungun Dibekuk
Rapat ini difokuskan pada percepatan pembangunan fisik gerai serta penataan aset daerah guna mendukung kemandirian ekonomi desa.
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden RI Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan KDKMP.
Selain itu, merujuk pada Surat Edaran Mendagri Nomor 100.3.1.3/4911/SJ mengenai pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) dan Aset Desa sebagai basis pengembangan bisnis koperasi.
Wakil Walikota Muhammad Fadly menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan langkah awal menyatukan seluruh pihak untuk mempercepat pembangunan fisik gerai dan pergudangan di tiap KDMP/KKMP di Kota Tanjungbalai.
Fadly menekankan pentingnya sinergi antara Pemerintah Daerah, unsur pengamanan, dan hukum agar proses pengadaan lahan serta pembangunan gerai berjalan tertib administrasi dan sesuai regulasi.
Data dari Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan UMKM mencatat, saat ini jumlah koperasi desa dan kelurahan yang telah memiliki akta notaris dan badan hukum sebanyak 31 unit.
Dari data tersebut, yang dalam proses pembangunan fisik gerai ada 8 lokasi yang terdapat di Kecamatan Datuk Bandar, Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kecamatan Sei Tualang Raso dan Kecamatan Teluk Nibung.
Masih terdapat sejumlah kendala di lapangan, terutama terkait sinergitas dan tindaklanjut bersama mensukseskan program pemerintah pusat di daerah. Untuk itu, ia berharap segera berkordinasi dengan Provinsi dan instansi terkait lainnya termasuk Kodim didaerah menindaklanjuti hal itu.
Baca juga: Polsek Dolok Masihul Rampungkan Revitalisasi Jembatan Penghubung Dua Desa
Beberapa kendala utama yang dibahas meliputi kebutuhan biaya cut and fill (pematangan lahan) serta pengadaan lahan baru di wilayah strategis.
“Pemerintah daerah berkomitmen memastikan kesiapan lahan pembangunan, memfasilitasi perizinan, serta mengalokasikan dukungan anggaran sesuai kewenangan yang ada,” tegasnya. (KRO/RD/HAM)
