RADARINDO.co.id – Tanjungbalai : Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungbalai terus memperkuat komitmen dalam memperluas akses keuangan dan literasi masyarakat terhadap produk keuangan modern dalam menghadapi era digitalisasi saat ini.
Saat ini, sudah banyak layanan jasa keuangan, baik perbankan maupun non perbankan yang telah berbasis digital, sehingga diperlukan peningkatan pemahaman masyarakat.
Baca juga: Dony Oskaria Resmi Dilantik Jadi Kepala BP BUMN
Hal ini ditandai dengan dibukanya kegiatan pameran jasa produk keuangan, edukasi dan literasi keuangan kepada para pelaku UMKM, mahasiswa dan ASN di lingkungan Pemko Tanjungbalai dalam rangka memperingati Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2025 oleh Walikota Tanjungbalai, Mahyaruddin Salim, di Pendopo rumah dinas Walikota, Rabu (08/10/2025).
Kegiatan tersebut mengangkat tema “Inklusi Keuangan untuk Semua, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju”. Tanjungbalai termasuk daerah dengan Indeks Inklusi Tinggi di Sumut. Adapun pencapaian Indeks paling tinggi di Sumut yakni, Kota Pematangsiantar, Kota Medan, Nias, Toba Samosir dan Binjai.
Capaian Kota Tanjungbalai menjadi indikator penting dalam mendukung target indeks inklusi keuangan Sumut, yang tahun ini ditetapkan sebesar 3,88.
Dalam sambutannya, Walikota Mahyaruddin Salim menegaskan pentingnya literasi dan inklusi keuangan sebagai fondasi pemerataan ekonomi.
“Kota Tanjungbalai memiliki luas wilayah 60,7 Km², jumlah populasi 186.000 jiwa, pertumbuhan ekonomi saat ini 4,91, tingkat pengangguran 4,08 yang kita targetkan akan turun diangka 2,98, tingkat kemiskinan di angka 11,97 % yang akan diturunkan di tahun 2030 menjadi 7,75%,” jelasnya.
Hal ini tentunya dalam rangka mendorong ekonomi masyarakat yang saat ini Kota Tanjungbalai terus berusaha dan berkolaborasi dalam mensukseskan program pemerintah pusat yakni Koperasi Merah Putih dan Makanan Bergizi Gratis.
“Dalam perkembangan digitalisasi terlebih dalam bidang keuangan, Pemerintah Kota Tanjungbalai tegas dalam hal ini untuk memerangi judi online, dan peredaran narkoba. Kami tidak akan pandang bulu jika ada PNS maupun PPPK di Kota Tanjungbalai yang terlibat 2 persoalan tersebut,” tegasnya.
Walikota menyampaikan apresiasi kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI), dan seluruh lembaga jasa keuangan yang aktif mendukung peningkatan literasi keuangan di Kota Tanjungbalai.
Ia juga menekankan bahwa inklusi keuangan bukan semata tanggungjawab pemerintah, melainkan tanggungjawab bersama seluruh elemen masyarakat.
“Kita ingin inklusi keuangan menjadi gaya hidup masyarakat Tanjungbalai yang cerdas mengelola keuangan, berinvestasi, dan berwirausaha dengan bijak,” tambahnya.
Sementara, Kepala OJK Provinsi Sumatera Utara, Khairul Mutaqin menyampaikan, dalam era digitalisasi penawaran terkait pelayanan jasa keuangan akan sangat sering ditemukan.
Baca juga: Gubernur Aceh Tolak Rencana Pemotongan Dana TKD
Penawaran yang sangat menggiurkan terus berdatangan meski terkadang dan kebanyakan tidak logis. OJK sebuah lembaga negara independen di Indonesia yang bertugas mengatur, mengawasi, dan memeriksa seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan, termasuk perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank.
Berdasarkan data PPATK pemain/pengguna akun judi online di Kota Tanjungbalai, lebih 10.000 akun dan transaksi judi online di Kota Tanjungbalai mencapai Rp2 miliar.
“Untuk itu mari bersama mendorong perekonomian di Kota Tanjungbalai dengan cara kepemilikan rekening harus dijaga, harus memperhatikan penggunaan transaksi dengan lebih baik dan memprioritaskan hal yang sangat penting untuk kebutuhan,” jelas Mutaqin. (KRO/RD/HAM)
