Oleh: S Purwadi Mangunsastro, Ketua Yayasan Al Farizi Nusantara, Jakarta.
IDUL Adha sejatinya adalah momentum pendidikan karakter manusia. Kurban bukan hanya menyembelih hewan, tetapi menyembelih egoisme, keserakahan, kesombongan dan kecintaan berlebihan terhadap dunia. Hewan kurban hanyalah simbol lahiriah dari proses penyucian batin manusia.
Yang melekat dari hati Idul Adha adalah makan daging lalu happy happy. Satu dua hari kesan menyembelih kurban akhirnya lenyap. Keserakahan kesombongan kecintaan dunia berlebihan nyaris tak membekas di diri manusia (Islam). Demikian pesan Letnan Jenderal (Purn) Umar Abdul Azis senior di Partai PDKN (Non Kontestan).
Mutiara kata tersebut menjadi pertanyaan yang menggelitik ketika ratusan ribu sapi dan kambing ikhlas disembelih untuk peringatan Idul Adha.
Kesalahannya dimana sehingga bangsa ini nyaris tak berbekas nilai kemuliaan “pengorbanan” bahkan yang terjadi semakin subur nafsu keserakahan duniawi menghinggapi bangsa ini?. Keserakahan adalah masalah nyata di Indonesia, yakni lemahnya integritas birokrasi dan korupsi.
Pola pembangunan karakter moral manusia tidak bisa dibiarkan dan diserahkan kepada individu-individu dan ulama saja. Harus terlembagakan dalam pola tindak disegala lini kehidupan.
Pola dan sistem ini hanya bisa jalan bila ada pemimpin yang memiliki keteladanan, melayani bukan minta dilayani. Mungkinkah kepemimpinan formal pemerintahan dan negara bisa diperbaiki?. Jawabnya bisa, asal dilaksanakan program revolusioner “Revolusi Akal Budi”.
Revolusi Akal Budi yakni simultan gerakan moral karakter luhur (evolutif) dan kemandirian ekonomi (gradual revolusioner) di grassrot (akar rumput). “Revolusi Akal Budi” adalah visi yang sangat mendalam dan strategis. Ini bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan perombakan fundamental pada tatanan nilai dan struktur ekonomi secara simultan.
Revolusi Akal Budi menempatkan rakyat tidak hanya menjadi konsumen, melainkan produsen yang mandiri. Pendekatan bottom-up (dari bawah ke atas) dalam implementasi revolusi akal budi merujuk di mana kemandirian ekonomi menopang perbaikan moral (tidak mudah tergoda/korupsi), dan moral yang luhur menjamin ekonomi yang jujur.
Membumikan nilai kurban secara sistemik, bisa diaktualisasi asal ada komitmen penegakan aturan tanpa pandang bulu, transparansi yang didukung teknologi, serta meritokrasi murni.
Keteladanan moral dari atas ke bawah harus menjadi budaya birokrasi, bukan sekadar retorika politik!. Beberapa langkah konkret harus dijalankan sebagai berikut:
- Keteladanan yang Terstruktur.
Pemimpin tidak cukup hanya berpidato. Mereka harus menjadi role model yang riil. Keteladanan ini diwujudkan melalui Pakta Integritas yang mengikat. Pemimpin di semua lini wajib menandatangani komitmen moral yang dievaluasi secara berkala, bukan sekadar formalitas.
Hidup Sederhana (Antikorupsi). Menolak gaya hidup hedonistik dan membatasi fasilitas negara hanya untuk urusan dinas guna menekan ego serta keserakahan.
- Pelembagaan Nilai Spiritual dalam Sistem Hukum.
Agar penyembelihan ego tidak berhenti pada tataran individu, nilai-nilainya harus disuntikkan ke dalam Sistem Meritokrasi. Pengangkatan pejabat publik harus murni berdasarkan kapasitas, integritas, dan rekam jejak, bukan karena patronase politik.
Penegakan Hukum Tegas. Sistem hukum harus dibuat sangat ketat untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, dan kesewenang-wenangan.
- Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik.
Mengubah paradigma penguasa menjadi pelayan publik membutuhkan perubahan struktural, seperti Transparansi Digital. Penggunaan sistem berbasis digital (e-government) untuk memangkas celah korupsi dan pungutan liar dalam pelayanan.
Sanksi dan Reward Sosial. Penerapan sistem penilaian kinerja yang transparan dan melibatkan partisipasi masyarakat secara langsung.
Pelaksanaan secara holistik
Perubahan sistem ini memerlukan dukungan dari masyarakat sipil dalam menuntut akuntabilitas pemimpin. Kehadiran masyarakat madhani (Civil Society) sangat dibutuhkan untuk pelaksanaan sistem secara holistik.
Dengan langkah ini nilai pengorbanan Idul Adha akan bertransformasi dari sekadar ritual tahunan menjadi kultur/budaya tata kelola pemerintahan yang melayani.
Inilah fondasi penting Revolusi Akal Budi yang sangat mendesak dibutuhkan ketika sendi-sendi moral kepemimpinan nasional nyaris roboh.
Firman Allah dalam Surah Ibrahim (14) ayat 52 adalah ayat penutup dari Surah Ibrahim, di mana ayat ini menegaskan bahwa Al-Qur’an diturunkan sebagai pedoman hidup agar manusia mengambil pelajaran dan meyakini keesaan Allah SWT.
Yang artinya, “ini adalah penjelasan (yang sempurna) bagi manusia, agar mereka diberi peringatan dengannya, agar mereka mengetahui bahwa Dia adalah Tuhan Yang Maha Esa, dan agar orang-orang yang berakal mengambil Pelajaran”.
Kondisi negara dan pemerintahan yang sudah sangat karut marut memerlukan totalitas revolusioner moral dan karakter birokrasi maupun lapisan grassrot atau masyarakat akar rumput sehingga firman Allah ini harus menjadi peringatan seluruh pihak. (*)
