RADARINDO.co.id – Pakpak Bharat : Bupati Pakpak Bharat, Franc Bernhard Tumanggor, mengikuti diskusi tentang laju pembangunan Sumatera Utara di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Medan, Kamis (03/7/2025).
Baca juga: Demo di Gedung DPRD Tegal, Pecat Oknum Dewan Terlibat Haji Non Prosedur
Diskusi tersebut diikuti Bupati Pakpak Bharat bersama sejumlah kepala daerah se-Sumut dalam kunjungan kerja (kunker) Komisi II DPR RI.
Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Bobby Nasution menyampaikan, keluhan masyarakat diantaranya terkait permasalahan konflik agraria dan dampaknya di kabupaten/kota di Sumut, yang masih belum terselesaikan.
Konflik ini berdampak serius terhadap sosial, ekonomi dan lingkungan masyarakat lokal. Hal tersebut disampaikan Bobby diahadapan Ketua dan Anggota Komisi II DPR RI.
“Disini kami sampaikan keluhan masyarakat Sumut, terkait persoalan pertanahan. Konflik agraria di Sumut bukan persoalan setahun dan dua tahun. Bahkan bisa dikatakan dalam tahun-tahun politik persoalan agraria ini menjadi janji politik bagi siapa yang mau berkontestasi, dan ini terus bergulir tanpa bisa diatasi,” kata Bobby.
Menanggapi hal itu, Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda mengatakan, apa yang disampaikan Pemprov Sumut dan masukan dari sejumlah Bupati/Walikota yang hadir, akan diteruskan ke Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan, agar persoalan ini bisa mendapatkan solusi.
“Ini menjadi salah satu tugas Komisi II DPR RI, kami akan fasilitasi seluruh pemerintahan daerah di Sumut dengan Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan. Insyaa Allah, niat baik kita bisa terselesaikan,” harapnya.
Baca juga: Terkait OTT Kasus Proyek Jalan di Sumut, Kantor PT DNG Digeledah KPK
Sementara, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumut, Muhammad Sri Pranoto menyampaikan, untuk menyelesaikan konflik agraria di Sumut diperlukan transparansi penuh dan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan kabupaten/kota. (KRO/RD/M Berutu)
