Bupati Samosir Buka Penyuluhan Hukum Permasalahan Tanah

56

RADARINDO.CO.id – Samosir : Bupati Samosir diwakili Asisten II, Hotraja Sitanggang membuka secara resmi penyuluhan hukum permasalahan tanah, yang dilaksanakan di Aula Kantor Bupati Samosir, Senin (14/8/2023).

Penyuluhan hukum persoalan tanah di Kabupaten Samosir diinisiasi KMDT DPD Samosir bekerjasama dengan Pemkab Samosir dan BPN. Peserta terdiri dari para Kepala Desa dan Camat se-Kabupaten Samosir.

Baca juga : Bupati Samosir Lepas Lomba Gerak Jalan Sambut HUT RI ke-78


Kegtiatan menghadirkan narasumber Guru Besar USU Prof.Dr. Muhammad Yamin, SH, MS, CN, Notaris/PPATK Sinta Mauly Agnes Tamba, SH, M.Kn, Penasehat Kadin Sumut dan Ketua Dewan Penasehat Apindo Sumut, Dr. Parlindungan Purba,SH,MM, BPN Samosir Coki Hasibuan, mewakili Kejari Samosir, Sahat J.R dan Pengacara Jaingat Sihaloho, SH, MH.

Penyuluhan mengangkat 5 sub tema pembahasan yaitu permasalahan tanah Ulayat, status kepemilikan tanah yg diatur dalam pemerintahan Belanda pada zaman dahulu (besluit), teknik penyelesaian masalah tanah, proses legalitas peralihan hak menjadi sertifikat, manfaat ekonomi dari kepemilikan sertifikat.

Pemerintah Kabupaten Samosir menyambut baik dan mengapresiasi penyuluhan hukum permasalah tanah di Kabupaten Samosir. “Kegiatan ini sangat penting dan berkualitas guna penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta sebagai wadah menata suatu regulasi Pertanahan kedepan” kata Hotraja. Disampaikan bahwa harga tanah saat ini di Kabupaten Samosir sudah sangat mahal, hal tersebut sebagai dampak sejak ditetapkan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yang mana Kabupaten Samosir merupakan salah satu kawasan di Danau Toba yang sudah banyak dilirik para investor, sehingga perlu suatu regulasi agar masyarakat jangan sampai kehilangan hak dengan menjual tanah. (KRO/RD/P Simbolon)