RADARINDO.co.id – Doloksanggul : Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Ir. Diana Kusumastuti, MT, Dirjen Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Prof. Ir. Nizam, M. Sc, Ph.D., IPU, Asean Eng, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Kemenko Marves RI Nani Hendiarti beserta rombongan, mengunjungi Taman Sains Teknologi Herbal dan Holtikultura (TSTH2) di Kecamatan Pollung, Sabtu (10/6/2023).
Baca juga : Bupati Humbahas Terima Kunjungan Duta Besar Tiongkok
Kunjungan ini dilaksanakan dalam rangka persiapan pembangunan Tahap II. Sebelumnya tahap I telah selesai dikerjakan dan dilaksanakan evaluasi agar kegiatan selanjutnya dapat dilaksanakan.
Kegiatan pembangunan TSTH2 ini dirancang sebagai pusat riset dan inovasi pengembangan herbal dan hortikultura. Salah satu diantaranya adalah untuk menghasilkan bibit lokal yang unggul untuk mendukung program food estate di Sumatera Utara.
Kunjungan rombongan tersebut disambut Bupati Humbahas, Dosmar Banjarnahor, SE dan diikuti dengan kegiatan peninjauan lapangan berbagai bangunan yang telah selesai dilaksanakan seperti Gedung Riset Pertanian, Gedung Riset Herbal I, Gedung Smart Green House, Gedung Screen House, Ruang kontrol pertanian, Gedung Mess Karyawan, Gerbang dan Pos Satpam, Area Parkir Serta Pagar Keliling di lahan seluas 30 Ha.
Baca juga : Bupati Humbahas Sampaikan Nota Pengantar 7 Ranperda Tahun 2023
Setelah selesai dilakukan pemeriksaan dengan meninjau seluruh fasilitas yang ada, kegiatan dilanjutkan dengan paparan dan evaluasi dari para tim terkait seperti dari IT Del, dan pengelola TSTH2.
Dalam kegiatan itu, Bupati Humbahas menyampaikan paparan tentang keadaan sanitasi dan kondisi air bersih di Kabupaten Humbang Hasundutan. Dalam kesempatan tersebut, Bupati menyampaikan proposal peningkatan infrastruktur sanitasi dan air bersih kepada Dirjen Cipta Karya, agar kiranya proposal tersebut dapat direalisasikan karena akses dan kebutuhan warga akan sanitasi dan air bersih yang belum maksimal dapat dipenuhi dengan dukungan Pemerintah Pusat. (KRO/RD/RS)
