DPRD Batu Bara Gelar Paripurna Pansus LKPJ Bupati Bara TA 2022

202 views

RADARINDO.co.id-Batu Bara: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Batu Bara menggelar Rapat Paripurna Laporan Hasil Pembahasan Panitia Khusus (Pansus) terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Pemberian Rekomendasi Bupati Batu Bara Tahun Anggaran 2022, di ruang rapat paripurna DPRD Batu Bara, Jl. Besar Lima Puluh Kota, Kamis (27/04/2023).

Baca juga : Masyarakat Apresiasi Giat Pengaturan Lalu Lintas Personil Polresta Deli Serdang di Lebaran 2023

Dalam penyampaiannya, Sekretaris Pansus Rizal Syahreza mengapresiasi kinerja pemerintah kabupaten Batu Bara yang telah menyelesaikan tugas dengan baik dalam hal menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Batu Bara tahun anggaran 2022.

Atas capaian perolehan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa keuangan (BPK) RI tiga kali berturut – turut di tahun sebelumnya 2019, 2020 dan 2021, diharapkan hal serupa masih dapat diraih oleh pemkab Batu Bara pada tahun 2022.


Pansus LKPJ berharap agar pemerintah daerah dapat menyajikan secara jujur, jelas dan transparan gambaran tentang hasil perencanaan berbagai program kegiatan yang telah ditetapkan dalam RKPD.

Menurut hasil pansus LKPJ bahwa serapan anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Batu Bara bervariasi antara 71,39% hingga 99,24%.

Serapan anggaran terendah terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) yang terealisasi hanya sebesar 71,39%. Sedangkan serapan anggaran tertinggi terdapat di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) sebesar 99,24%.

Pansus yang dipimpin Ketua Safi’i memberikan saran dan rekomendasi agar segera disikapi oleh masing-masing OPD. Diantaranya diminta kepada Dinas PUTR meningkatkan kinerja sumber daya manusia dan disiplin aparatur khususnya pengawasan terhadap Pembangunan Kantor Bupati berbiaya Rp. 54 miliar yang saat ini dalam tahap pengerjaan.

Sedangkan Dinas Perikanan dan Peternakan disarankan agar dapat meninjau kembali tentang pembagian bantuan hewan ternak dengan memperhatikan keberadaan kelompok peternak Budidaya, agar bantuan tersebut dapat tepat sasaran atau tepat guna.

Untuk Dinas sosial, PPPA disarankan dapat memberikan bimbingan sosial kepada anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) serta keluarga. Melakukan evaluasi dan pendataan kembali fakir miskin/ penerima bantuan karena masih banyak yang tidak tepat sasaran.

Selain itu, Pansus juga meminta agar Dinas Sosial PPPA dapat menertibkan pengemis karena masih banyak pengemis yang berkeliaran, penyewaan badut jalanan yang banyak mempekerjakan anak dibawah umur.

Kepada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes PPKB), direkomendasikan agar meningkatkan mutu pelayanan, ketersediaan obat-obatan di Apotik RSUD Batu Bara dan cepat dalam penanganan pasien dan peningkatan disiplin para medis serta merealisasikan akreditasi seluruh Puskesmas di Kabupaten Batu Bara.

Terkhusus untuk RSUD Batu Bara diminta melakukan inovasi agar lebih maju dan dapat meningkatkan PAD Batu Bara.

Baca juga : Tinjau Obyek Wisata Pantai Pasir Putih Parparean, Kapolres Toba : Jaga Keamanan Tempat Wisata

Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah diminta secepatnya dapat membuat master plan pematangan lahan sekitar pembangunan Kantor Bupati.
Sedangkan khusus kepada dinas Pendidikan direkomendasikan harus mempersiapkan sedini mungkin SDM yang sesuai dengan kebutuhan, terutama untuk para calon Kepala Sekolah, Pengawas serta para Guru.

Kadis Pendidikan diminta lebih ekstra dan perhatian berkaitan dengan anggaran lauk pauk bagi tenaga operator, dan sesegera mungkin memfasilitasi peserta PPPK yang telah lulus dan yang terdaftar di Sipol. (KRO/RD/DHASAM)