RADARINDO.co.id-Jakarta : Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) secara resmi memberhentikan Komjen Pol (Purn) Firli Bahuri dari jabatan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kebijakan itu tertuang dalam Keputusan Presiden yang ditandatangani, Kamis (28/12/2023).
Baca juga : KPU Deli Serdang Coret Nama 5 Caleg dari Daftar, Ini Alasannya
“Pada tanggal 28 Desember 2023, Presiden telah menandatangani Keppres Nomor 129/P Tahun 2023, tentang pemberhentian Firli Bahuri sebagai Ketua merangkap anggota KPK masa jabatan 2019-2024. Keppres mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,” kata Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, Jumat (29/12/2023), seperti dilansir dari cnnindonesia.com.
Ari menjelaskan, ada tiga pertimbangan utama dalam Keppres tersebut. Pertama, Surat pengunduran diri Firli Bahuri tertanggal 22 Desember 2023. Kedua, Putusan Dewas KPK Nomor: 03/DEWAN PENGAWAS/ ETIK/12/2023 tanggal 27 Desember 2023.
“Ketiga, berdasarkan pasal 32, UU no. 30 Tahun 2002 tentang KPK sebagaimana beberapa kali diubah, pemberhentian pimpinan KPK ditetapkan melalui Keppres,” sebutnya.
Keputusan Jokowi itu merespons dua surat resmi. Pertama, surat pengunduran diri Firli yang diterima Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) pada Sabtu (23/12/2023). Lalu surat dari Dewan Pengawas KPK yang sampai di Setneg pada, Rabu (27/12/2023).
Baca juga : Model Majalah Dewasa Jadi Tersangka Film “Hot”
Ari menyebut, surat itu berisi petikan Putusan Majelis Sidang Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku KPK Nomor: 03/DEWAN PENGAWAS/ ETIK/12/2023 Atas Nama Firli Bahuri (Ketua KPK RI Non Aktif).
Firli telah menjabat Ketua KPK sejak 20 Desember 2019. Ia dikenal sebagai pimpinan KPK yang mendapat banyak penolakan dari aktivis antikorupsi. Firli menjadi sorotan publik karena dugaan keterlibatan kasus pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo hingg ditetapkan sebagai tersangka.
Pekan lalu, Firli mengajukan praperadilan atas penetapan tersangka yang dilakukan Polda Metro Jaya. Namun, gugatan itu tak diterima Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Polda Metro Jaya menyatakan akan melanjutkan kasus tersebut setelah putusan praperadilan. (KRO/RD/Cnn)
