GARANSI Tuding Proyek BPPW Sumut Rp60 Miliar Ada Persekongkolan Jahat

27

RADARINDO.co.id-Medan: Gerakan Rakyat Anti Diskriminasi (GARANSI) menuding proyek Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Sumut sebesar Rp60 miliar diduga ada persekongkolan jahat.

Oleh karena itu, DPP GARANSI mendesak Kapolda Sumatera Utara “ditantang” segera mengusut dugaan tindak pidana korupsi di Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Sumatera Utara.

Baca juga : Polri Akan Gelar Operasi Mantap Brata Amankan Pemilu 2024


Mereka mendesak agar dilakukan penyelidikan dannpenyidikan atas dugaan tindak pidana yang merugikan keuangan negara.

Hal ini disampaikan saat GARANSI melakukan aksi unjuk rasa di halaman Mapoldasu, Tanjung Morawa, Selasa (12/09/2023) sesuai rilis berita yang diterima RADARINDO.CO.ID.

Dalam aksinya, DPP GARANSI mengatakan dugaan korupsi Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Sumatera Utara, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), diduga terjadi azas manfaat.

PP Gerakan Rakyat Anti Diskriminasi (GARANSI) mencurigai adanya dugaan persekongkolan jahat pekerjaan pembangunan Instalasi Pengelolaan Air (IPA) kapasitas 50 liter/detik dan jaringan perpipaan SPAM IKK Bilah Hilir, Labuhanbatu.

Konon disebutkan hasil investigasi di lapangan, adanyanpersekongkolan jahat yang sistemik dan terencana mulai dari perencanaan sampai tahap pengerjaan proyek tersebut untuk memperkaya diri sendiri maupun kelompok.

“Kami minta agar Kapolda Sumatera Utara segera mengusut dugaan korupsi di Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumut,” ucap Kordinator Aksi wilayah Sumut Sangkot Simanjuntak.

Ternyata masih banyak lagi jaringan perpipaan yang belum terpasang di kawasan Kecamatan Bilah Hilir. Sampai hari ini, proyek IPA berkafasitas 50 liter/detik dan Pemasangan Jaringan Perpipaan SPAM IKK itu belum selesai dikerjakan alias tidak tepat waktu.

Lebihlanjut dikatakanya, pada tahun 2021 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Sumatera Utara menganggarkan biaya sebesar Rp60.066.026.000 untuk pembangunan IPA berkapasitas 50 liter/detik berikut jaringan perpipaan SPAM IKK di Bilah Hilir, Labuhanbatu.

Kontraktor pelaksana proyek ini adalah PT Citra Prasasti Konsorindo dengan konsultan supervisi PT Visiplan Konsultan yang KSO CV Bisma Kasada.

Sesuai kontrak nomor: HK.02.03/PPK-AM/WIL1-SU/13 tanggal 15 November 2021, waktu pelaksanaan pekerjaan 600 hari kalender. Namun, sudah lebih 660 hari kalender, pekerjaan itu belum juga selesai. Akibatnya masyarakat belum bisa menikmati air bersih.

“Hasil investigasi tim kami di lapangan, lokasi proyek dialihkan dari lahan hibah PT HSJ ke lokasi tanah masyarakat yang berdampingan dengan tanah hibah yang ditetapkan semula. Informasi yang kami peroleh dari sumber yang terpercaya, pembelian lahan tersebut dilakukan oleh DPAM Tirtabina, tetapi pembayaran dilakukan Asisten I Pemkab Labuhanbatu beserta notarisnya di Kantor Kepala Desa Bilah Hilir dengan harga Rp60 juta per rante,” ujarnya lagi dengan tegas.

Anehnya, pemilik tanah tidak menerima sepotong surat apapun sebagaimana proses jual beli tanah pada umumnya. Kami menduga Pemkab tidak membuat dokumen kajian peruntukan atas tanah maupun kajian apperesial atas pembelian lahan, jelas Sangkot.

Proyek tersebut diduga kuat adanya konspirasi antara Pengguna Anggaran (PA) dengan rekanan. Terlihat pada dokumen lelang bahwa pemenang adalah penawar yang tertinggi dari dari 3 perusahaan penawar lainya yang turut melakukan penawaran. Karena terdapat 172 perusahaan yang ikut dalam proses pelelangan (tender), hanya 4 perusahaan yang ikut melakukan penawaran.

Selain itu, tambahnya lagi, kekalahan dari perusahaan yang melakukan penawaran juga tidak logika, dan terkesan akal-akalan saja. Disinyalir panitia lelang tidak objektif, dan hanya memaksakan kehendak.

Baca juga : Kapolres Bersama Bupati Tapsel Bentuk Kampung Bebas Narkoba

Sebelum membubarkan diri para aksi unjuk DPP GARANSI menyampaikan pernyataan sikap kepada Kapolda Sumut antara lain:

  1. Mendesak Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara untuk mengusut dugaan korupsi pada proyek pembangunan IPA KAP.50 L/ DET DAN JARINGAN PERPIPAAN SPAM IKK BILAH HILIR KAB LABUHANBATU. Yang dikerjakan oleh PT. Citra Prasasti Konsorindo, dengan nilai Rp60.066.026.000, sesuai dengan nomor kontrak: HK.02.03/PPK-AM/WIL1-SU/13 bersumber dari ABPN TA2021. Fakta dilapangan diduga mutu pekerjaan tidak sesuai dengan ilmu keteknikan terkesan asal jadi dan tidak tepat waktu dalam pengerjaan.
  2. Mendesak Polda Sumatera Utara untuk membentuk tim khusus turun kelapangan, melakukan audit, kami menyakini apa bila bapak melakukan pemeriksaan yang mendalam maka akan ditemukan kecurangan dan mark up dalam pengerjaan proyek IPA KAP.50 L/ DET DAN JARINGAN PERPIPAAN SPAM IKK BILAH HILIR KAB LABUHANBATU.
  3. Mendesak Polda Sumatera Utara untuk memanggil dan memeriksa seluruh instansi yang terlibat, terkhusus Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Sumatera Utara Syafriel Tansier, Satker, PPK, dan pemenang tender PT. Citra Prasasti Konsorindo, diduga kuat dari proses lelang sampai pengerjaan secara bersama-sama melakukan persekongkolan jahat demi untuk memperkaya diri sendiri maupun kelompok.
  4. Meminta kepada Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Sumatera Utara Syafriel Tansier, untuk mundur dari jabatannya, dinilai tidak mampu menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pimpinan, dan diduga kuat proyek IPA di Labuhanbatu tersebut gagal dan hanya dijadikan sebagai ajang untuk memperkaya diri sendiri maupun kelompok, fakta dilapangan masih banyak lagi jaringan perpipaan yang belum dipasang di lingkungan Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu.

“Kita akan meminta aparat hukum untuk mengusut tuntas proyek yang diduga akal-akalan ini. Kami akan menyampaikan laporan secara resmi kepada pihak penegak hukum yakni Polda Sumut, Kejaksaan, dan KPK RI, serta ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI di Jakarta,” tukas Ketua Umum DPP GARANSI Sukri Soleh Sitorus kepada wartawan.

Hingga berita ini dilansir, Kepala BPPW Sumut belum berhasil dimintai keterangan atas tudingan melakukan dugaan korupsi proyek sebesar Rp60 miliar yang berujung desakan melalui unjuk rasa. (KRO/RD/tim)