RADARINDO.co.id – Jabar : Sejumlah massa yang tergabung dalam Rakyat Anti Penggusuran menggelar aksi unjukrasa didepan Gedung DPRD Jawa Barat (Jabar), Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Kamis (04/9/2025).
Dalam aksi tersebut, massa melempari bungkusan sampah ke arah gerbang gedung DPRD sebagai simbol protes. Bungkusan sampah itupun berserakan hingga bergantungan dipagar gedung DPRD Jabar.
Baca juga: Anggota DPRD Kebumen Ditahan Kasus Penggelapan Tanah
Koordinator aksi, Angga menjelaskan, tindakan melempar sampah tersebut merupakan bentuk perlawanan terhadap tindakan represif aparat keamanan yang terjadi dalam unjukrasa sebelumnya.
“Kita melakukan aksi responsif atas beberapa runtutan aksi selepas turun aksi di tanggal 29 Agustus lalu. Yang mana beberapa hari setelahnya terlalu banyak represifitas aparat yang dilakukan baik itu Polri maupun TNI,” ujar Angga kepada wartawan di lokasi.
Angga juga mengibaratkan gedung DPRD Jawa Barat sebagai tempat sampah. Pasalnya, para wakil rakyat itu enggan menemui masyarakat untuk mendengarkan aspirasinya.
“Maka tema hari ini buang sampah pada tempatnya. Dan supaya mereka sendiri juga berpikir bahwa artinya tidak ada perbedaan dari para dewan yang bergeming, tidak mau menyadari diri, koruptor dibiarkan bebas, partai-partai bergeming juga dan lain sebagainya,” tambahnya.
Dalam aksi tersebut, massa aksi mengungkapkan sejumlah tuntutan, diantaranya menolak represifitas aparat keamanan.
“Kami menolak represifitas aparat yang terus-menerus dilakukan secara membabi buta, baik TNI maupun Polri. Militer, kami tidak menginginkan adanya militer di tengah-tengah sipil,” tegas Angga.
Massa juga menuntut reformasi Polri dan mendesak pembebasan pengunjukrasa yang ditangkap oleh Polda Jabar. “Reformasi Polri dan mereka harus bertanggungjawab atas kematian 10 warga Indonesia yang gugur di medan aksi, penuntutan aksi Agustus-September,” tuturnya.
Baca juga: Komut Inhutani V Kembali Dipanggil Terkait Kasus Suap Pengelolaan Hutan
Tuntutan lainnya mencakup pemberantasan korupsi hingga pembatalan kerjasama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan TNI, yang dinilai melanggengkan keberadaan militer di ranah sipil. (KRO/RD/Komp)
