RADARINDO.co.id – Aceh : Gubernur Aceh, Muzakir Manaf alis Mualem, menolak rencana pemotongan dana transfer ke daerah (TKD) yang diusulkan pemerintah pusat. Penegasan ini disampaikan Mualem usai pertemuan dengan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, di Jakarta, Selasa (07/10/2025).
“Semuanya kami mengusulkan supaya tidak dipotong. Anggaran kita tidak dipotong. Karena itu beban semua di provinsi kami masing-masing,” kata Mualem.
Baca juga: Polresta Deli Serdang Gelar Tanam Jagung Serentak Kuartal IV
Menurut Mualem, kebijakan pemotongan dana transfer akan berdampak serius terhadap stabilitas fiskal daerah dan pelaksanaan program prioritas di Aceh.
Berdasarkan data yang diterima Pemerintah Aceh, alokasi transfer ke daerah tahun 2025 untuk Aceh dipangkas sekitar 25 persen dibanding tahun sebelumnya. Sementara beberapa daerah lain bahkan mengalami pemotongan hingga 30–35 persen.
Mualem menilai, kebijakan tersebut tidak sejalan dengan semangat pemerataan pembangunan dan penguatan otonomi daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Baca juga: KPK Kembali Periksa Sejumlah Pejabat Terkait Proyek Jalan di Sumut
“Pemotongan anggaran tentu akan berimbas pada program prioritas seperti pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, dan kesejahteraan masyarakat. Kami berharap pemerintah pusat dapat mempertimbangkan kembali kebijakan ini dengan melihat kondisi riil di daerah,” ujar Mualem.
Mualem menegaskan bahwa Pemerintah Aceh siap berdialog dan memberikan data kinerja keuangan secara terbuka. Namun, ia menolak pemotongan TKD sebagai solusi. “Daerah justru perlu diperkuat, bukan dilemahkan,” tegasnya. (KRO/RD/Komp)
