RADARINDO.co.id – Jakarta : Panglima TNI, Laksamana Yudo Margono angkat biara soal pencopotan baliho bakal calon presiden Ganjar Pranowo pada, Sabtu (15/7/2023) lalu. Panglima TNI menegaskan bahwa baliho yang dipasang di lahan Makodim 1013 Mtw, Muara Teweh, Barito Utara, Kalimantan Tengah itu tidak dicopot secara paksa.
Baca juga : Mengungkap Ruang Gelap, Putusan Perkara Biasa Diubah Pidana Khusus di Medan Kejar Kepastian atau Keadilan
Menurut Yudo, Dandim 1013/Muara Teweh Letkol Inf Edi Purwoko telah berkoordinasi dengan pemasang dan pemerintah daerah setempat sebelum mencopot baliho tersebut.
“Mungkin seolah-olah itu paksa dicopot. Sebenarnya, Dandim sudah koordinasi dengan pemasangnya, dari perwakilan partai, dengan Satpol PP juga dengan Pak Bupati sudah disampaikan, jadi dilepas disaksikan oleh mereka. Jadi kita tetap menggunakan aturan yang ada,” kata Yudo di Bandung, Jawa Barat, Senin (17/7/2023) melansir cnnindonesia.com.
Baca juga : Skandal Tali Air Oknum Sekdes Mencuat, Usai Tanam Benih Istri Muda Dicerai
Panglima TNI menekankan soal netralitas TNI dalam pemilu. Ia mengaku sebelumnya telah mengeluarkan sejumlah penekanan kepada prajurit. Salah satunya, diperintahkan untuk tidak memberi fasilitas tempat atau sarana dan prasarana milik TNI kepada pasangan calon dan partai politik untuk digunakan sebagai sarana kampanye.
“Izinnya awalnya tidak dipasang di situ, ternyata dipasang di situ, ya kita sampaikan kepada yang bersangkutan kok dipasang di situ, kan sudah jelas tentang netralitas TNI. Saya sudah tanya langsung Dandim, kejadiannya seperti itu,” katanya. Ia mengatakan pencopotan baliho itu sudah sesuai mekanisme. Atas dasar itu, Yudo meminta semua pihak untuk menghargai netralitas TNI. (KRO/RD/CNN)
