Kafe Buka 24 Jam Begini Sikap DPRD Medan

51

RADARINDO.co.id-Medan: Komisi III DPRD Kota Medan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) memanggil Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Medan.

Dinas Pariwisata Kota Medan, kelurahan dan pihak pemilik kafe. Ini terkait keluhan masyarakat beroperasinya kafe di Jalan Ambai Kelurahan Sidorejo Hilir, Kecamatan Medan Tembung yang buka selama 24 jam.

Baca juga : Peringatan Isra’ Mi’raj 1443 H Di Mesjid Raya Al Osmani Labuhan Deli Dihadiri Walikota Medan

Memimpin rapat di ruang Banggar DPRD Kota Medan, Senin (21/3/2022), Ketua Komisi III DPRD Medan, M Rizky Lubis. Bersama anggota Komisi III lainnya, dia mengeluarkan rekomendasi untuk akan segera turun ke lokasi beroperasinya kafe.

Lantaran telah meresahkan warga sekitar. Aggota komisi III mengaku kecewa. Lantaran RDP tidak di hadiri oleh Dinas Pariwisata sebagai pihak yang melakukan pengawasan terhadap berdirinya suatu usaha dan pemilik kafe.

“Komisi III akan segera turun ke lapangan memberi peringatan ke pemilik kafe atas keberadaannya yang meresahkan warga sekitar,” kata Rizki Lubis.

Anggota Komisi III, Hendri Duin mengatakan, keberadaan usaha di suatu tempat itu sangat penting untuk kemajuan perekonomian.

Namun terpenting komunikasi antara pengusaha dengan warga harus terjalin dengan baik.

“Pihak kecamatan dan kelurahan pun harus proaktif jika ada keluhan warga ini. Komunikasikan agar bisa di selesaikan dengan musyawarah dan mufakat,” katanya.

Sementara salah seorang warga Jalan Ambai, Farid Wajdi menjelaskan, dalam setahun belakangan di buat resah dengan berdirinya Pos Ambai Coffee.

Baca juga : BPK Perwakilan Provsu Entry Meeting Dengan Pemko Sidempuan

Kehadiran cafe katanya, telah berdampak negatif. Baik secara sosial, lingkungan dan kenyamanan bagi warga sekitarnya.

‌Dia menjelaskan, dalam proses pendirian kafe tersebut warga terdampak langsung tidak pernah di mintai dan/atau memberi persetujuan.

Baik dari instansi pemerintah setempat maupun pemilik kafe. Sehingga sampai saat ini warga tidak mengetahui dengan pasti ada atau tidak izin usaha kafe tersebut. (KRO/RD/Ptr)