RADARINDO.co.id – Medan : Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara (Sumut) mencatat, ada sembilan perkara dugaan korupsi pada capaian kinerja periode Januari-Juli 2023 yang ditingkatkan statusnya ke tahap penyidikan dan dilakukan penahanan.
“Ada sembilan perkara tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kejati Sumut yang telah ditingkatkan statusnya ke penyidikan dan dilakukan penahanan,” ujar Kajati Sumut, Idianto, melansir antara, Senin (24/7/2023).
Baca juga : Kejati Aceh Sita Uang Dugaan Korupsi Peremajaan Sawit Senilai Rp17,9 Miliar
Dikatakannya bahwa Kejati Sumut telah menahan tiga tersangka korupsi pada pelaksanaan kegiatan pembangunan Jalan Silangit-Muara pada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2019.
Kemudian lanjutnya, Kejari Gunungsitoli menahan dua tersangka tindak pidana korupsi pada pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMP Negeri 5 Lahewa di Desa Siheneasi Dusun II Sohahau Kecamatan Lahewa, Kabupaten Nias Utara Tahun Anggaran 2017, pengadaan secara swakelola sebesar Rp2.611.000.000.
Kejari Pematang Siantar juga menahan satu tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pekerjaan konstruksi pembangunan jalan dan jembatan Outer Ring Road STA 09 + 310/STA 10 + 150 pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Pematang Siantar yang bersumber dari Dana Bantuan Keuangan Propinsi (BKP) Tahun Anggaran 2018.
Kejaksaan Negeri (Kejari) Labuhanbatu Selatan menahan satu orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan ternak pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2020-2021. “Kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut adalah sebesar Rp310.711.800,” ujar Idianto.
Lalu lanjutnya, perkara dugaan tindak pidana korupsi dari Kejari Asahan yang penyidikan dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Asahan Nomor : Print- 01/L.2.23/Fd.1/01/2023 Tanggal 30 Januari 2023.
“Berdasarkan penyidikan yang dilakukan oleh tim telah menemukan lebih dari dua alat bukti yang sah yang dapat membuat terang tindak pidana dan telah ditingkatkan penanganan yang ditandai dengan penetapan tersangka dengan inisial JIPS,” ucapnya.
Kasi Penkum Kejati Sumut, Yos A Tarigan menambahkan, perkara yang menarik perhatian lainnya adalah dugaan tindak pidana korupsi dalam pencairan kredit Surat Perintah Kerja (SPK) pada PT Bank Sumut Cabang Stabat tahun 2016.
“Ada juga dugaan tindak pidana korupsi Penyalahgunaan Dana Bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP) pada Universitas Al Washliyah (Univa) Kabupaten Labuhan Batu tahun 2021-2022,” ucapnya.
Baca juga : Pemerintah Resmi Hapus Pajak Progresif Kenderaan
Selanjutnya perkara dari Kejari Simalungun dengan tersangka PO selaku Pangulu Nagori Bahung Kahean, Kecamatan Dolok Batunanggar, yang diduga melakukan tindak pidana korupsi dana desa tahun anggaran 2018-2022 dengan kerugian negara mencapai Rp388.761.840. Kejari Samosir juga melakukan penahanan terhadap tiga tersangka dugaan pidana korupsi biaya pemeliharaan docking atau repair maintenance and supplies pada PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (PPSU) untuk kegiatan docking KMP Sumut I dan KMP Sumut II di Simanindo, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir dengan kerugian negara sebesar Rp734.333.000. (KRO/RD/ANT)
