Kemenkeu Bakal Ambil Alih Pembayaran Gaji Pensiunan ASN

RADARINDO.co.id – Jakarta : Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dikabarkan bakal mengambil alih pengelolaan pembayaran gaji pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN) dari PT Taspen dan PT Asabri mulai tahun 2025.

Langkah ini dinilai penting untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam proses bisnis pembayaran pensiun ASN.

Baca juga: Felis Siregar Berjuang Hadapi Jantung Bocor, Harapan Keluarga Ditengah Kesulitan

Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu, Astera Primanto Bhakti berharap, alih tugas ini membawa kemudahan dan kelancaran distribusi dana pensiun bagi para pensiunan ASN, TNI, dan Polri.

Sampai saat ini, pembayaran gaji pensiunan dikelola oleh PT Taspen, yang juga bertugas mengelola dana tabungan hari tua ASN.

Meski belum ada perubahan besar dalam nominal gaji pensiunan hingga Oktober 2025, pemerintah sudah menaikkan gaji pensiunan sebesar 12% sejak Januari 2024 melalui PP Nomor 8 Tahun 2024.

Perubahan pengelolaan pembayaran tunjangan pensiun ini diprediksi akan meningkatkan transparansi dan mempercepat proses pencairan dana bagi para pensiunan.

“Kemenkeu tengah menyiapkan sistem agar pembayaran pensiun dilakukan secara langsung oleh pemerintah pusat. Tujuannya untuk memperkuat kontrol dan mempercepat proses pencairan bagi para pensiunan ASN, TNI, dan Polri,” ujar Astera dalam keterangan resmi, dikutip, Kamis (16/10/2025).

Dampak positif pembayaran gaji pensiunan ASN langsung di Kemenkeu diantaranya transparansi yang lebih baik karena seluruh transaksi berada dalam sistem keuangan negara.

Proses pembayaran lebih cepat, terutama bagi pensiunan di daerah yang selama ini mengalami keterlambatan pencairan. Penyederhanaan birokrasi, di mana alur pembayaran tidak lagi harus melewati beberapa lembaga seperti Taspen atau Asabri.

Baca juga: Bupati Labusel Tinjau Balai Benih Ikan di Torgamba

Meski begitu, pemerintah menyadari bahwa transisi ini tidak mudah. Penggabungan sistem antara Kemenkeu, Taspen, dan Asabri membutuhkan sinkronisasi data serta persiapan teknis yang matang agar tidak ada pensiunan yang tertinggal haknya. (KRO/RD/RS)