KLHK Lakukan Kebijakan Pengelolaan Hutan Berbasis Bentang Lahan

6

RADARINDO.co.id – Jakarta : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari (Ditjen PHL), memperkuat sinergitas di tingkat tapak untuk mewujudkan pengelolaan hutan lestari.

Baca juga : Pemkab Samosir Lanjutkan Penataan Lahan Pertanian di Kenegerian Sihotang

Plt Dirjen PHL, Agus Justianto pada pembukaan Rapat Koordinasi Teknis Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Tahun 2024, menekankan harus terpenuhinya tiga fungsi utama hutan, yaitu fungsi lingkungan, fungsi sosial dan fungsi ekonomi yang berkelanjutan.


Menurut dia, dalam upaya pengelolaan hutan secara berkelanjutan, KLHK telah melakukan transformasi kebijakan pengelolaan hutan dari Timber Management menjadi Forest Landscape Management atau Pengelolaan Hutan Berbasis Bentang Lahan.

“Dengan adanya perubahan paradigma pengelolaan hutan, memberi banyak ruang untuk mensinergikan tiga fungsi utama hutan tersebut. Dengan demikian, diharapkan nilai optimal kawasan hutan dan sumber daya hutan dapat tercapai dengan tetap mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial dan ekologi dalam satu kesatuan bentang lahan,” ucapnya dalam keterangan pers di Malang, Kamis, (01/2/2024).

Agus mengungkapkan bahwa dalam mewujudkan pengelolaan hutan lestari penuh dengan tantangan. Diantaranya adalah pengelolaan hutan di tingkat tapak yang clean and clear, meningkatkan produktivitas kawasan hutan, menjadikan kayu hutan alam sebagai premium goods, mendorong diversifikasi industri pengolahan hasil hutan dalam upaya mendukung multi usaha kehutanan.

Baca juga : Hadiri Pra Musrenbang RKPD Sumut, Dolly Pasaribu Harapkan Alokasi Program Pembangunan di Tapsel

Tantangan lainnya adalah terkait kecepatan dan keterbukaan proses permohonan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hasil Hutan (PBPHH), serta perlu adanya kebijakan pengelolaan hutan yang responsif terhadap isu geo-politik global.

Oleh karena itu, lanjut Agus, kehadiran seluruh Kepala BPHL dan stakeholders Ditjen PHL di Tingkat Tapak pada Rakornis PHL yang diselenggarakan menjadi sangat penting. Pasalnya, mereka merupakan jendela pengetahuan kondisi tapak pembangunan hutan lestari dimana setiap jengkalnya menghadirkan tantangan akan pengetahuan, wawasan dan pengalaman yang berbeda-beda.

“Pada kesempatan yang baik ini, Kami mengajak seluruh Unit Kerja Eselon I lingkup KLHK, Internal Ditjen PHL dan Stakeholders lain untuk terus bergerak dan bekerjasama dalam vektor yang sama untuk meningkatkan peran masing-masing guna peningkatan tata kelola perizinan berusaha yang berdaya saing dalam mewujudkan pengelolaan hutan Lestari di tingkat tapak,” pungkas Agus.
(KRO/RD/Lina)