RADARINDO.coid-Batu Bara: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batu Bara menggelar rapat paripurna penyampaian pendapat akhir masing-masing Fraksi mengenai Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara di Ruangan Rapat Paripurna, Senin (05/07/2022).
Baca juga : PT Medan Kuatkan Putusan PN Padang Sidempuan Perkara Orangutan
Rapat yang dihadiri oleh Wakil Bupati Batu Bara Oky Iqbal Frima dan jajaran OPD lainnya, dipimpin oleh Ketua DPRD Batu Bara, Safii SH dan didampingi oleh wakil ketua DPRD Batu Bara, Syafrizal Ramli.
Dalam kesempatan tersebut, Fraksi PPP, Ahmad Badri menyampaikan pendapat akhirnya sebagai tolak ukur, diantaranya adalah :
Fraksi PPP menyampaikan 15 point yang menjadi sorotan di laporan pansus LKPD yang harus ditindak lanjuti bersama.
Lanjutnya, kepada Dinas Catatan Sipil diminta agar setelah pengurusan kartu keluarga masyarakat agar langsung dionlinekan no induk kependudukannya bagi semua yang ada di kartu keluarga.
“Karena masih banyak ditemukan NIK anggota rumah tangganya yang tidak online, apalagi yang terakhir,” ucap Fraksi PPP.
Baca juga : Ketua PITI Sumut TD. Sulaiman Hadiri Pelantikan Gubernur Aceh
Kemudian, kepada Dinas Sosial agar lebih selektif dalam verifikasi dan validasi (Verivali) data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang ada di Desa.
“Hal ini dikarenakan penginputan DTKS hanya berdasarkan nomor induk kependudukan dan tidak tertera nama lengkap. Ini harus menjadi perhatian, karena DTKS ini merupakan database masyarakat yang akan mendapatkan bantuan,” papar Ahmad Badri.(KOR/RD/DHASAM)