RADARINDO.co.id – Jakarta : Praktik tambang ilegal di Indonesia mengakibatkan kerugian negara yang cukup fantastis, yakni ditaksir mencapai minimal Rp300 triliun. Hal itu diungkapkan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan pertama di Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD, di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jum’at (15/8/2025).
Baca juga: Presiden Soroti Tantiem Komisaris BUMN, Kerja Minim Penghasilan Miliaran
“Saya beri peringatan!. Apakah ada orang-orang besar, orang-orang kuat, jenderal-jenderal dari manapun. Apakah jenderal dari TNI atau jenderal dari polisi atau mantan jenderal?. Tidak ada alasan, kami akan bertindak atas nama rakyat,” tegas Prabowo.
Berdasarkan laporan yang diterimanya, terdapat 1.063 tambang ilegal yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Tambang-tambang tersebut dianggap merugikan negara karena tidak mengacu pada aturan yang berlaku dan menimbulkan potensi kerugian finansial yang sangat besar.
“Potensi kekayaan yang dihasilkan oleh 1.063 tambang ilegal ini dilaporkan potensi kerugian negara adalah minimal Rp300 triliun,” ujar Prabowo.
Ia meminta dukungan dari MPR, DPR, dan seluruh partai politik untuk menindak tambang ilegal. Presiden menegaskan, kader partai politik yang terlibat bisa melaporkan diri sebagai justice collaborator.
Sebelumnya, Ketua DPR Puan Maharani juga menyoroti praktik bisnis manipulatif yang merugikan rakyat, termasuk tambang ilegal, judi online, narkoba, dan penyeludupan.
Baca juga: Terdakwa Kasus Lebur dan Cap Emas Djudju Tanuwidjaja Divonis 6 Tahun
Menurut Puan, sebagian kecil masyarakat justru mengeksploitasi rakyat dan sumber daya alam yang seharusnya untuk kesejahteraan. “Keuntungan mereka sudah melampaui batas rasionalitas ilmu ekonomi dan nilai peradaban,” ujar Puan.
Puan menekankan perlunya transformasi ekonomi dan keadilan sosial yang nyata, penegakan hukum tegas tanpa pandang bulu, serta kerja kolektif seluruh elemen bangsa. (KRO/RD/TP)
