Ngebor Air Tanah Harus Izin Pemerintah, Tapi Tak Semua

33

RADARINDO.co.id-Jakarta : Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengimbau masyarakat untuk tidak khawatir mengenai aturan izin penggunaan air tanah. Sebab, tidak semua rumah tangga harus mengajukan izin memanfaatkan air tanah.

Baca juga : Didatangi Tim Terpadu Pemko Medan, Pihak PT MMI Larang Wartawan Meliput

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Geologi, Muhammad Wafid mengungkapkan, aturan kewajiban mengajukan izin pengeboran air tanah kepada pemerintah ini guna menjaga agar air tanah dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.


Sebelumnya diberitakan, upaya menjaga menjaga keberlanjutan air tanah terus dilakukan pemerintah. Aturan terbaru, masyarakat yang pakai air tanah wajib mendapatkan izin dari Kementerian ESDM.

Melansir kompas, ketentuan itu tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 291.K/GL.01/MEM.G/2023 tentang Standar Penyelenggaraan Persetujuan Penggunaan Air Tanah.

Aturan ini ditandatangani Menteri ESDM Arifin Tasrif pada 14 September 2023 lalu. Pada aturan itu disebutkan bahwa baik instansi pemerintah, badan hukum, lembaga sosial, maupun masyarakat harus mengurus izin penggunaan air tanah dari sumur bor atau gali.

“Diperlukan penyelenggaraan persetujuan penggunaan air tanah sebagai perangkat utama pengendalian dan pengambilan air tanah untuk menjaga konservasi air tanah,” bunyi pertimbangan pada aturan tersebut.

Isi aturan juga menyebutkan, penggunaan air tanah paling sedikit 100 meter kubik per bulan per kepala keluarga, atau penggunaan air secara berkelompok dengan ketentuan lebih dari 100 meter kubik per bulan per kelompok, perlu mengajukan izin ke Kementerian ESDM.

Cara pengajuan izin permohonan persetujuan penggunaan air tanah bisa diajukan oleh perseorangan, kelompok masyarakat, instansi pemerintah, badan hukum maupun lembaga sosial. Permohonan diajukan kepada Menteri ESDM melalui Kepala Badan Geologi.

Baca juga : Anggota Bawaslu Medan Terjaring OTT Polda Sumut

Adapun lampiran syarat dalam pengajuan permohonan yakni formulir permohonan yang memuat
Identitas pemohon, alamat lokasi pengeboran/penggalian eksplorasi air tanah, ooordinat rencana titik pengeboran/penggalian eksplorasi air tanah (decimal degree), jangka waktu penggunaan air tanah yang dimohonkan, dan jeterangan sumur bor/gali ke berapa.

Kemudian pemohon juga harus melampirkan bukti kepemilikan atau penguasaan tanah, bisa berupa Akta Jual Beli (AJB), Surat Hak Milik (SHM), Surat Hak Guna Bangunan (SHGB), atau Surat Perjanjian Sewa. Lalu bukti lain yang diperlukan yakni surat pernyataan bermaterai bahwa tanah dipergunakan tidak dalam proses sengketa, izin/dokumen lingkungan hidup dan/atau persetujuan lingkungan, serta surat pernyataan kesanggupan membuat sumur resapan/imbuhan.

Kemudian, perlu melampirkan rencana jumlah debit pengambilan air tanah dalam satuan m³ per hari, rencana peruntukan penggunaan air tanah, dan gambar konstruksi sumur bor/gali.

Kepala Badan Geologi melalui Kepala Kepala Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan (PATGTL) melaksanakan verifikasi dan evaluasi terhadap permohonan yang telah disampaikan.

Nantinya, setelah dilakukan verifikasi dan evaluasi maka akan diterbitkan surat persetujuan pengeboran/penggalian eksplorasi air tanah, atau sebaliknya permohonan ditolak dengan disertai alasannya.

Jika disetujui, maka pemegang persetujuan harus memasang meter air pada pipa keluar (outlet) sumur bor/gali, membangun sumur resapan sesuai dengan pedoman Badan Geologi, serta memberikan akses kepada PATGTL dan instansi terkait untuk melakukan pengecekan.

Apabila air tanah digunakan untuk kegiatan pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari, maka masa berlaku persetujuan diberikan selama masih menggunakan air tanah untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Begitu pula untuk air tanah yang digunakan untuk kegiatan pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang sudah ada, juga persetujuannya berlaku sepanjang masih diperlukan.

Sedangkan bagi penggunaan air tanah untuk kebutuhan selain kegiatan di atas, masa berlakunya diberikan untuk jangka waktu paling lama 7 tahun. Namun, dapat dilakukan permohonan perpanjangan. (KRO/RD/Kom)