Pelantikan IWOI Sumut Akan Dirangkai Seminar UU Pokok Pers Nomor 40 Tahun 1999 dan ITE

225

RADARINDO.co.id-Medan: Pers sebagai media massa memiliki tugas utama yaitu memberikan informasi kepada masyarakat berupa lisan, tulisan atau siaran langsung pemberitaan tentang politik, ekonomi, kesehatan, pendidikan, pertanian, lingkungan, sosial dan budaya.

Demikian dikatakan Ketua Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWOI) DPW Sumatera Utara, usai mengikuti rapat evaluasi Panitia Pelantikan IWOI Sumut, Ratno SH, MM di kantor RADARINDO.CO.ID Senin (01/05/2023) sore.

Baca juga : Polri Siapkan 2.627 Personel Amankan KTT ASEAN

Lebihlanjut dikatakan, pelantikan IWOI DPW Sumut yang direncanakan disalah satu hotel berbintang di Medan, Kamis 22 Juni 2023 merupakan momen penting mengembangkan sayap organisasi pers IWO Indonesia di tanah air.

“Oleh karena itu, untuk menjadi anggota organisasi wartawan harus menjaga martabat dan kehormatan dalam berorganisasi,” ujar Ketua DPW IWOI Sumut, Ratno SH, MM didampingi Sekretaris, Mhd Zainudin dan Ketua Panitia Pelantikan Hariyati Panggabean dan sejumlah pengurus lainnya.

Hal yang sama dikatakan Hariyati Panggabean, selaku Ketua Panitia Pelantikan DPW IWOI Sumut akan dirangkai dengan seminar undang-undang pokok pers nomor 40 tahun 1999 tentang kode jurnalistik dan UU Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE.

“Tidak hanya memaknai dari hakekat pelantikan itu sendiri, tapi ada nilai edukasi hukum yang dapat menambah wawasan dan intelektual masyarakat,” kata boru Panggabean.

Seminar nantinya, ujarnya lagi, kami akan menghasilkan pakar hukum. Serta peserta yang akan kami undang adalah adik-adik dari kampus atau perguruan tinggi di Medan.

Masih dari Ketua IWOI Sumut, Ratno SH, MM didampingi Muhammad Zainudin mengatakan bahwa pengertian pers menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik, meliputi mencari, memperoleh.

Memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

Baca juga : AKBP Achiruddin Hasibuan Resmi Dipecat Tak Hormat

Ada beberapa fungsi penting yang pers Indonesia miliki. Mengutip dari Web JDIH BPK RI, berikut isi undang-undang tersebut, Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Di samping fungsi-fungsi tersebut ayat 1, pers nasional dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi.

Selain itu, fungsi lain pers, yaitu:

1. Pers sebagai media informasi Pers sebagai media massa memiliki tugas utama, yaitu menginformasikan berbagai informasi kepada masyarakat. Berbagai informasi ini dapat berupa lisan, tulisan, atau siaran langsung terkait pemberitaan politik, ekonomi, kesehatan, lingkungan, sosial, serta budaya.

2. Pers sebagai pendidikan
Pers juga dapat mengedukasi dan memberikan wawasan luas kepada para pemirsanya. Pendidikan ini bisa berupa tayangan dokumenter, wawancara, cerita, artikel, dan berbagai bentuk lainnya.

3. Pers sebagai hiburan
Selain untuk mengedukasi masyarakat, pers juga memiliki fungsi untuk menyajikan hiburan pada para pemirsanya dengan menayangkan cerpen, puisi, komik, olahraga, drama, film, musik, podcast, dan berbagai macam lainnya. Tentu hiburan tersebut harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar gak melanggar hukum, HAM, serta nilai-nilai Pancasila.

4. Pers sebagai kontrol sosial
Pers dapat berperan sebagai kontrol sosial, hal ini tertulis dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Pasal 6 butir d yang berbunyi “Melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum”. Kontrol sosial ini juga berguna untuk menghubungkan pemerintah dengan masyarakatnya. Contohnya, pers dapat mengawasi jika terjadinya pelanggaran HAM, penyalahgunaan kekuasaan, kriminalitas, hingga ancaman ekonomi, baik yang pemerintah ataupun masyarakat lakukan.

5. Pers sebagai lembaga ekonomi Pers juga boleh mengambil keuntungan ekonomi dalam bisnis, seperti menyiarkan iklan yang berbayar dalam berbagai macam jenis dan bentuk.

Menurutnya, wartawan sepatutnya menjadi anggota organisasi. Sebab jika tidak maka wartawan dapat melakukan jurnalisme tanpa kode etik, termasuk sanksi apa pun.

“Tindakan-tindakan wartawan tak berorganisasi tanpa kode etik juga berpotensi menjatuhkan martabat dan kehormatan wartawan yang berorganisasi. Kalau perlu perubahan Pasal 7 ayat 1 sifatnya memaksa. Bisa nanti ditumbukan organisasi wartawan,” ujarnya

Dia mendorong para wartawan bergabung dalam wadah organisasi. Dengan begitu, menurutnya, wartawan dapat memperoleh jaminan atas pelaksanaan peran dan fungsi secara pengembangan kompetensi profesional.

Selain itu juga menerima bantuan advokasi hukum dari organisasi yang menaunginya. Menurutnya, pers merupakan jembatan dari “apa yang seharusnya” dan “apa kenyataan”.

“Apa yang seharusnya tetapi kenyataannya tidak selamanya sama. Pers mencari dua titik itu yakni apa yang seharusnya dan apa kenyataan, di sini pers menjadi jembatan dan melakukan kritik, edukasi, dan seterusnya.

Pers sebagai lembaga ekonomi
Pers juga boleh mengambil keuntungan ekonomi dalam bisnis, seperti menyiarkan iklan yang berbayar dalam berbagai macam jenis dan bentuk. Semoga…. (KRO/RD/TIM)