RADARINDO.co.id – Dairi : Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Pemerhati Penggunaan Anggaran Negara (AP2AN), menggelar aksi demo ke kantor DPRD Dairi di Jalan Sisingamangaraja Sidikalang, Selasa (07/2/2023).
Dalam aksinya di kantor DPRD Dairi, massa AP2AN menyampaikan aspirasi terkait buruknya pelayanan medis di RSUD Sidikalang, yang menyebabkan terus bertambahnya korban kemanusiaan, khususnya bagi ibu melahirkan dan bayi.
Baca Juga : Wakili Indonesia, Anak Sergai Ikuti MTQ Tingkat Internasional
Massa AP2AN meminta agar anggota DPRD Dairi menemui mereka. Namun, mereka akhirnya hanya ditemui Ketua Fraksi Partai NasDem, Nasib Marudur Sihombing, didampingi Sekretaris DPRD Dairi, Yon Hendrik.
Pada kesempatan itu, Nasib menyampaikan, ke-34 anggota dewan lainnya sedang mengikuti agenda penting di luar kabupaten, sehingga hanya dia yang tinggal di Kabupaten Dairi.
Massa mendesak agar dibuat rekomendasi pencopotan Direktur RSUD Sidikalang, dr Pesalmen Saragih. Pasalnya, dibawah kepemimpinannya, pelayanan rumah sakit pelat merah itu dinilai semakin buruk.
Setidaknya, sejak Januari hingga awal Februari, sudah ada 3 bayi meninggal dunia di dalam kandungan, diduga akibat terlambat ditangani. Massa menganggap Pemkab Dairi semena-mena menonaktifkan dokter spesialis kandungan.
Orator aksi, Sennang Berampu dan Robinson Simbolon, menilai bahwa pelayanan di RSUD Sidikalang sudah semakin memprihatinkan. Karena itu, mereka meminta anggota dewan untuk membentuk panitia khusus (pansus), dan tetap melibatkan masyarakat dalam pembahasan masalah tersebut.
Menurut Sennang, penonaktifan dokter spesialis kandungan/obgin dr Saut Simanjuntak, merupakan kebijakan yang salah. Karena dokter spesialis kandungan di RSUD Sidikalang sangat minim, dan hal itu akibatnya fatal. Dia mengatakan, akibat penonaktifan Saut yang digantikan dokter lain, telah merengut nyawa 3 bayi.
“Penonaktifan dr Saut sangat merugikan masyarakat, karena tidak melalui pemeriksaan Komite Medik. Kemudian, terkait kontrak kerja dr Tarmizi yang sudah disepakati di rapat dengar pendapat (RDP) yakni dilakukan per triwulan, tapi faktanya mengangkangi keputusan DPRD, dengan mengubah kontrak kerja menjadi per satu bulan,” tuturnya.
Karena itu, Sennang menuding eksekutif tidak menghargai DPRD Dairi. Dia pun menghimbau agar Direktur RSUD Sidikalang berjiwa besar, untuk mengundurkan diri dari jabatannya.
Menerima pengunjuk rasa, Nasib memberikan apresiasi karena mereka menyampaikan aspirasi dengan tertib. Dia mengaku akan menyampaikan aspirasi tersebut langsung kepada pimpinan DPRD Dairi.
“Langkah pertama sudah kami lakukan, yakni dengan menggelar RDP dan sudah ada catatannya. Kami akan mengusulkan ke pimpinan, agar dibentuk pansus untuk masalah ini,” katanya.
Baca Juga : Gubernur Tinjau Majelis Al Qur’an Riau
Sementara, Wakil Bupati Dairi, Jimmy Andrea Lukita Sihombing, didampingi Sekda Budianta Pinem, Asisten I Jonny Hutasoit, dan Asisten III Eddy Banurea, yang datang menemui massa menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas kekurangan pemerintah dalam pelayanan publik.
“Kekurangan dan perbaikan adalah tanggung jawab Pemkab Dairi. Permintaan maaf ini, tentu tak sebanding dengan jiwa yang melayang. Kami berkomitmen, pelayanan dasar bagi masyarakat akan semakin baik kedepannya,” janjinya. (KRO/RD/SMP)
