RADARINDO.co.id – Samosir : Wakil Bupati Samosir, Martua Sitanggang membuka secara resmi musrenbang tingkat kecamatan se-Kabupaten Samosir. Musrenbang RKPD 2024 tingkat kecamatan dimulai di Kecamatan Onan Runggu, baru-baru ini.
Turut Hadir, Kepala Bappeda Samosir Rajoki Simarmata, Kadis Kominfo Immanuel Sitanggang, Kepala OPD se-Kabupaten Samosir, Forkopicam Onan Runggu, Camat se-Kabupaten Samosir, Kepala Desa dan BPD se-Kecamatan Onan Runggu, para Kepala Sekolah, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, FKTM Kecamatan Onan Runggu, tokoh agama, Ormas dan LSM.
Baca juga : Sidang Perkara Tindak Pidana Korupsi di PT Asuransi Jiwa Taspen Digelar
Wakil Bupati Samosir, Martua Sitanggang menyampaikan pelaksanaan Musrenbang sangat penting sebagai awal dalam mendukung Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2024.
RKPD 2024 mengangkat tema “Penguatan Kemandirian dan Kesejahteraan Masyarakat melalui Peningkatan Kualitas Perekonomian, Kesehatan dan Pendidikan”.
Seiring dengan tema tersebut, Martua mengajak mulai dari pemerintah desa untuk bersama-sama mengawal perencanaan, sehingga menghasilkan suatu perencanaan yang baik demi tujuan pembangunan yang tepat sasaran, mewujudkan masyarakat Samosir yang maju dan sejahtera.
Musrenbang RKPD tingkat kecamatan ditekankan harus bermuara pada pencapaian visi Pemerintah Kabupaten Samosir yaitu “Terwujudnya Masyarakat Samosir Yang Sejahtera, Mandiri dan Bermartabat secara Ekonomi, Kesehatan dan Pendidikan”.
Menurut Wabup, prosedur penyusunan perencanaan yang baik harus dimulai dari desa sebab desa adalah ujung tombak pembangunan, sehingga perlu dibina untuk mandiri. Usulan pembangunan infrastruktur di desa harus didukung kesediaan lahan sehingga dalam pelaksanaan tidak terkendala.
Baca juga : Sidang Perkara Tindak Pidana Korupsi di PT Asuransi Jiwa Taspen Digelar
Wabup menekankan pentingnya digitalisasi desa yang memuat profil desa, sehingga pemerintah daerah bisa dengan gampang mengetahui apa potensi dan permasalahan serta bagaimana cara meningkatkan potensi yang ada.
Kepala Bappeda Rajoki Simarmata mengatakan, usulan dari setiap desa akan diinput dalam sistim perencanaan pembangunan daerah (SIPD). Menyesuaikan keterbatasan anggaran dipastikan setiap desa di Kabupaten Samosir akan mendapat minimal satu untuk pembangunan infrastruktur. Hal tersebut dimaksudkan untuk pemerataan pembangunan setiap desa di Kabupaten Samosir. (KRO/RD/Asben siringo2)
