Polda Aceh Tetapkan Lima Tersangka Kasus Pembangunan RS Regional

36

RADARINDO.co.id – Banda Aceh : Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Direskrimsus) Polda Aceh menetapkan lima orang sebagai tersangka dugaan korupsi pembangunan Rumah Sakit (RS) Regional di Kabupaten Aceh Tengah.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Aceh, Kombes Pol Winardy mengatakan, penetapan lima orang sebagai tersangka tersebut setelah penyidik Subdit Tipikor Direktorat Reserse Kriminal Khusus melakukan gelar perkara.

Baca juga : Terbukti Terima Suap, Eks Kakanwil BPN Riau Divonis 12 Tahun Penjara


“Penetapan tersangka tersebut setelah penyidik melakukan serangkaian penyelidikan dan kemudian meningkatkan ke tahap penyidikan serta memeriksa sejumlah saksi,” katanya, melansir antara, Sabtu (02/9/2023).

Disebutkannya, kelima orang yang ditetapkan sebagai tersangka tersebut masing-masing berinisial SM selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), JM selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), KB selaku konsultan pengawas, SB selaku pemilik perusahaan pelaksana, dan HD selaku peminjam perusahaan.

“Dalam kasus ini, penyidik juga menyita uang Rp270 juta beserta dokumen pembangunan rumah sakit tersebut. Kerugian negara yang ditimbulkan mencapai Rp1,174 miliar,” kata Winardy.

Pengusutan dugaan tindak pidana korupsi pembangunan rumah sakit tersebut berawal ambruknya bagian teras pada November 2022. Rumah sakit regional tersebut dibangun bertahap sejak 2016 dengan biaya bersumber dari anggaran pendapatan belanja Aceh (APBA).

Dalam mengusut kasus tersebut, penyidik melibatkan lima orang ahli konstruksi serta memintai keterangan sebanyak 27 orang saksi dari pihak terkait. Dari hasil pemeriksaan saksi, pembangunan rumah sakit diduga tidak sesuai spesifikasi.

Baca juga : Walikota Medan Serahkan Bantuan Pembangunan Menara Masjid Nurul Huda

Dalam kasus ini, para tersangka dijerat melanggar Pasal 2 Ayat (1) dan atau Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagai mana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP. “Ancaman hukumannya paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun penjara serta denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar,” kata Winardy. (KRO/RD/ANT)