Presiden Setuju Kredit Macet UMKM Dihapus

51

RADARINDO.co.id – Jakarta : Menteri Koperasi dan UKM (Menkop-UKM), Teten Masduki menegaskan, Presiden Joko Widodo sudah memberikan sinyal persetujuan terkait rencana penghapusan kredit macet UMKM di perbankan nasional.

Baca juga : Sambut Hari Jadi ke-75, Polwan Polresta Deli Serdang Laksanakan Donor Darah

“Pekan lalu, saya bertemu Presiden Jokowi dan Presiden setuju rencana menghapus kredit UMKM yang macet di perbankan,” kata Teten Masduki dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (09/8/2023).

Menurutnya, penghapusan kredit macet tersebut hingga mencapai Rp5 miliar. Namun, untuk tahap pertama, yang akan dihapus yang maksimal kredit Rp500 juta, khususnya bagi debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR).

“Meski begitu, tidak semua kredit UMKM yang macet akan dihapus. Akan ada penilaian mendalam, macetnya itu seperti apa dan karena apa. Tentunya, hal itu tidak berlaku bila mengandung unsur pidana atau moral hazard,” ungkapnya.

Bahkan, kata Menteri Teten, langkah strategis tersebut kini terus bergulir dengan menggodok peraturan yang akan memayunginya. Dia mengatakan, perlunya segera melaksanakan amanat UU Nomor 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), yaitu penghapus tagih kredit macet bagi UMKM agar dapat segera bangkit dari dampak pandemi dan mencapai porsi kredit perbankan sebesar 30% bagi UMKM di tahun 2024.

Baca juga : Ini Jenderal TNI di Kodam I Bukit Barisan

“Prediksi Bappenas tahun 2024 kredit usaha perbankan hanya mencapai 24 persen, salah satunya disebabkan tidak lolos SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan). Presiden ingin porsi kredit perbankan mencapai 30 persen di tahun 2024,” kata Menteri Teten.

Dalam hal ini, UU P2SK Pasal 250 dan Pasal 251 mengatur penghapusbukuan kredit macet kepada UMKM untuk mendukung kelancaran pemberian akses pembiayaan kepada UMKM. “Pasal ini memberi payung hukum bagi bank dan lembaga keuangan non-bank BUMN untuk penghapusbukuan dan penghapustagihan kredit macet UMKM untuk mendukung kelancaran pemberian akses pembiayaan kepada UMKM,” tambahnya. (KRO/RD/War)