RADARINDO.co.id – Jakarta : PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) menggandeng TNI untuk percepatan pembangunan 80.000 gerai Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih di seluruh Indonesia.
Penandatanganan perjanjian kerjasama yang berlangsung di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jum’at (10/10/2025) itu, turut disaksikan sejumlah menteri kabinet.
Baca juga: Dianggap Jadi Celah Tak Jujur, Purbaya Tolak Tax Amnesty Reguler
Wakil Panglima TNI, Jenderal Tandyo Budi Revita menyebut, kerjasama ini sebagai tonggak sejarah dalam upaya membangkitkan ekonomi kerakyatan dari desa.
“Markas Besar TNI dan Agrinas Pangan Nusantara membuat kerjasama untuk bisa menghidupkan bagaimana atau merealisasikan Koperasi Desa Merah Putih ini dalam waktu sesingkat-singkatnya untuk bisa beroperasional,” kata Tandyo.
Menurut Tandyo, TNI akan memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut. “Kami dalam hal ini TNI akan beri yang terbaik untuk bisa mendukung, mensukseskan, dan mewujudkan program unggulan dari Bapak Presiden,” ujarnya.
Sementara, Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota menyebut, kerjasama ini sebagai langkah awal dalam membangun ekonomi Pancasila dari desa.
“Hari ini kita akan menjalankan, kita menandatangani suatu perjanjian, dimana kita membangun ekonomi Pancasila, dimana kita membangun koperasi di desa-desa, dan kita akan menggerakkan ekonomi kerakyatan,” ujarnya.
Keterlibatan TNI dalam kerjasama ini menunjukkan adanya komitmen bersama antara pemerintah, BUMN, dan aparat pertahanan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa.
Baca juga: Koruptor Surya Darmadi Kembali Dikirim ke Nusakambangan
Sedanglan, Menteri Koperasi, Ferry Juliantono mengatakan, pembangunan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih merupakan arahan langsung Presiden Prabowo.
Kerjasama antara TNI dan PT Agrinas menjadi bagian dari tindaklanjut Surat Keputusan Bersama antara Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Kementerian Koperasi, Kementerian Keuangan, serta Kementerian BUMN. (KRO/RD/Komp)
