RADARINDO.co.id – Panyabungan : Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Pemuda dan Masyarakat Sopo Batu, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal (Madina), menggelar aksi unjukrasa didepan kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Madina dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madina, Senin (11/5/2026).
Aksi tersebut dilakukan guna menuntut pengusutan dugaan korupsi pengelolaan Dana Desa Sopo Batu tahun anggaran 2023, 2024, dan 2025 yang disinyalir merugikan keuangan negara.
Baca juga: Personil Polrestabes Medan Terbukti Hanya Langgar SOP, Bebas dari Tuduhan Pelecehan
Menurut Mhd Togu, selaku Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sopo Batu didampingi Adam Bahri, sejak tahun 2024 warga sudah tidak sejalan dengan kinerja Kepala Desa (Kades) Sopo Batu, Henri Rangkuti.
Warga menganggap Henri Rangkuti telah lalai dan luput dari tanggungjawab sebagai Kepala Desa, mulai dari kegiatan fisik desa yang tidak sesuai semestinya, serta hak-hak warga yang tidak disalurkan.
Atas dasar itu, massa mendesak penyidik Kejari Madina untuk turun tangan melakukan penyelidikan terkait dugaan penyimpangan Dana Desa Sopo Batu Tahun Anggaran 2023, 2024 dan 2025 yang diduga kuat merugikan keuangan negara.
Massa juga mendesak penyidik untuk mengusut tuntas dugaan pengadaan fiktif, mark-up anggaran, serta kegiatan desa yang diduga tidak sesuai antara laporan administrasi dan fakta lapangan.
“Kami juga meminta Kejaksaan Negeri Mandailing Natal segera memanggil dan memeriksa seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan Dana Desa Sopo Batu tanpa pandang bulu dan tanpa tebang pilih,” ujar massa dalam orasinya.
Selain itu, mendesak Aparat Penegak Hukum menelusuri secara mendalam dugaan penyimpangan dalam pembangunan bronjong yang diduga mangkrak dan tidak selesai meskipun anggaran telah dikucurkan.
“Meminta Kejari Madina menindaklanjuti laporan masyarakat secara profesional, terbuka dan berkeadilan demi menjaga marwah penegak hukum di Kabupaten Madina dan memberikan kepastian hukum serta menindak tegas oknum yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang, maupun tindakan yang merugikan masyarakat dan negara,” teriak massa.
Baca juga: Bank Sumut Komitmen Perkuat Layanan Pajak Digital Bagi Masyarakat
Sementara, Kepala Kejari Madina, melalui Kasi Intel, Jufri Wandy Banjanahor SH MH, saat menemui massa aksi, menyatakan bahwa tuntutan warga akan disampaikan kepada pimpinan untuk ditindaklanjuti.
“Kami akan telaah, kemudian mengumpul data dan bukti yang disampaikan oleh warga Sopo Batu. Karena, kami sebagai lembaga penegak hukum harus melakukan serangkaian kegiatan berdasar atas hukum. Jadi, percayakan masalah ini kepada kami,” ujarnya. (KRO/RD/Tim)
