Riau  

Ribuan Warga Geruduk Kantor Gubernur Riau Soal Relokasi TNTN

RADARINDO.co.id – Riau : Ribuan warga yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Pelalawan (AMMP), mendatangi Kantor Gubernur Riau di Jalan Sudirman, Senin (21/7/2025).

Mereka membawa spanduk besar dan karton-karton bertuliskan penolakan terhadap rencana relokasi dari kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN).

Baca juga: Polda Sumut Kembali Usulkan Penutupan Dua THM, Total Lima Lokasi

Jalanan yang biasanya dipadati kenderaan umum maupun pribadi, kini berubah menjadi barisan kenderaan pengangkut massa. Truk-truk besar, bus, dan mobil pickup tampak terparkir memanjang hingga ke badan jalan, membawa massa dari pelosok TNTN di Kabupaten Pelalawan sejak pagi hari.

Petugas kepolisian berjaga di berbagai titik strategis dengan dukungan kenderaan taktis seperti Water Canon dan mobil ambulans, mengantisipasi kemungkinan situasi memanas.

Ketegangan sempat terjadi ketika massa berusaha mendekati gerbang Kantor Gubernur dan melemparkan botol air mineral ke arah aparat.

Namun, situasi segera dikendalikan setelah koordinator aksi menenangkan massa usai mendapat teguran tegas dari pihak kepolisian.

“Koordinator aksi tolong hentikan. Jangan sampai kami mengambil tindakan tegas,” terdengar suara petugas memperingatkan.

Aksi kali ini merupakan lanjutan dari protes sebelumnya, dimana massa telah ditemui langsung oleh Gubernur Riau Abdul Wahid, Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan, serta Bupati Pelalawan Zukri Misran.

Namun, karena belum ada kejelasan terkait kebijakan relokasi, massa kembali turun ke jalan menagih janji. Sebagian besar dari mereka merupakan warga yang tinggal di kawasan TNTN dan sebelumnya telah didatangi Satgas Penanganan Konflik Hewan (PKH), yang meminta mereka untuk direlokasi karena dianggap tinggal di kawasan hutan.

Baca juga: Judi Tembak Ikan Juga Marak di Medan Marelan

Didepan Kantor Gubernur, gerbang dipasangi kawat berduri untuk menghalau massa, sementara aparat bersiaga penuh di bagian dalam kompleks kantor.

Massa menyampaikan, mereka tidak bersedia direlokasi, dan meminta Gubernur, Kapolda, serta Bupati berdiri di barisan terdepan membela masyarakat. (KRO/RD/Komp)