Tersangka Dugaan Korupsi APBDES Batang Bahal Akan Disidang di Medan

10

RADARINDO.co.id – Psp : Jaksa Penyidik Perkara Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan menyerahkan tanggungjawab tersangka dan barang bukti (tahap II) atas nama tersangka SS kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan, Selasa (25/6/2024).

Baca juga : Operasi Sikat Toba 2024, Polres Padangsidimpuan Amankan 18 Pelaku Kejahatan

Penyerahan tanggungjawab yang berlangsung di ruangan Registrasi Rutan Kelas 1 Tanjung Gusta Medan itu, berdasarkan Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum (P16A) Nomor PRINT- 178/L.2.15/Fd/06/2024 tanggal 25 Juni 2024 dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pada penggunaan APBDes Batang Bahal Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua Kota Padangsidimpuan tahun 2021, 2022.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Padangsidimpuan, Dr Lambok Mj Sidabutar, melalui Kasi Intelijen Yunius Zega, Rabu (26/6/2024) menjelaskan bahwa tersangka SS telah menyalahgunakan Alokasi Dana Desa Batang Bahal TA 2021 dan Tahun 2022 berdasarkan temuan Inspektorat terhadap penggunaan ADD TA 2021 dan 2022 sebesar kurang lebih Rp366 juta.

Kemudian, pada tahun 2023 dalam rangka mendapatkan rekomendasi dari Inspektorat Daerah untuk kepentingan pencalonan SS sebagai calon Kepala Desa Batang Bahal, tersangka menarik uang yang masuk ke rekening Desa Batang Bahal pada bulan Juli tahun 2023 sebesar Rp 348 juta dan menyetorkannya secara tunai ke rekening Desa Batang Bahal supaya seolah-olah tersangka telah mengembalikan temuan Inspektorat Daerah Kota Padangsidimpuan atas temuan penyalahgunaan keuangan ADD Desa Batang Bahal TA 2021 dan TA 2022.

Baca juga : Bupati Samosir Apresiasi Kontrak Pekerjaan Penataan Kawasan Sibea-bea Tahap II

Berdasarkan hasil penyidikan, telah terjadi kerugian keuangan negara berdasarkan hasil temuan Inspektorat Daerah Kota Padangsidimpuan untuk TA 2021 kerugian negara sebesar Rp.188.814.506,- dan untuk TA 2022 sebesar Rp.177.425.660,- dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 366.240.166.

Setelah dilaksanakan serahterima tanggungjawab tersangka dan barang bukti tersebut, selanjutnya Kepala Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan menerbitkan Surat Perintah Tugas Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk melaksanakan penuntutan yang akan segera disidangkan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus.

Selanjutnya tersangka SS dilakukan penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Tanjung Gusta Medan selama 20 hari kedepan terhitung sejak tanggal 25 Juni 2024 hingga 14 Juli 2024.

Dalam kasus ini, tersangka dijerat dengan melanggar PRIMAIR Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat 1 Huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kemudian, subsidair Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat 1 Huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (KRO/RD/AMR)