RADARINDO.co.id-Tanah Karo: Aparat penegak hukum didesak pengusutan dana pengungsi erupsi Sinabung. Konon bantuan dana dari sejumlah instansi yang seyogyanya disalurkan sesuai peruntukan dicurigai tidak tepat sasaran.
Kondisi ini jelas -jelas merugikan warga pengungsi erupsi Gunung Sinabung. Pada saat rakyat sedang dalam kesusahan kok masih ada yang tega mencicipi dana pengungsi.
Demikian dikatakan, Rajin Sembiring menjelaskan kepada KORAN RADAR GROUP, saat ditemui di salah satu cafe di Jln Djamin Ginting, Medan, Jumat (31/12/2021) sore.
Baca juga : Ribuan Kasus Kejahatan Ditangani Polres Pelabuhan Belawan Selama Tahun 2021
Menurutnya, kucuran dana APBN dan APBD untuk pengungsi Erupsi Sinabung, harus jelas dan transfaran peruntukanya. Jangan dijadikan azas manfaat pihak tertentu.
Karena itu, maka masyarakat Karo sempat melakukan aksi unjuk rasa pada hari Kami 9 Desember 2021 ke Kantor DPRD Karo, Kabanjahe.
Dalam surat tertulis yang disampaikan ke kantor redaksi KORAN RADAR GROUP RARARINDO.co.id itu dijelaskan miliaran rupiah diduga raib.
“Para pengungsi yang melakukan unjuk rasa itu terdiri dari warga Desa Sukanalu, Sigarang-garang, Dusun Lau Kawar, Kecamatan Namanteran dan warga Desa Mardinding, KecamatanTigan Derket,” cetusnya lagi.
Kami mau minta segera dituntaskan pembangunan pada pemukiman dan lahan usaha tani (LUT) bagi pengungsi relokasi tahap III.
“Karena relokasi III yang dimulai tahun 2019 dan sampai sekarang tidak tuntas-tuntas lebih baik kami kembali ke kampung masing-masing. Walau status desa kami dikawasan zona merah, biar kami bertahan disana saja. Hidup-mati kami di tangan Tuhan,” ujar pria yang tidak mau diabadikan dirinya oleh media.
Menurutnya, dana sudah puluhan miliar bahkan total seratusan miliar dari pusat. Tapi kami tidak tahu bagaimana cara kerja proyek mereka.
“Sampai sekarang pun proyek terus bekerja, terus bekerja tapi entah kapan siapnya. Mana buktinya kerjaan itu beres,” cetusnya lagi dengan nada heran.
Seingat saya, ujarnya, ini catatan dari BPBD Karo, semasa dipimpin Ir Martin Sitepu, pengungsi tiga desa dan 1 dusun relokasi tahap III berjumlah 1.038 kepala keluarga (KK) dengan luas areal LUT berkisar 500 hektare dan dana Rp161 miliar dari BNPB Pusat.
Dana tersebut diterima Pemkab Karo tanggal 27 Desember 2018. Kemudian ada pembangunan rumah sebanyak 892 unit bagi pengungsi. Namun kondisinya masih memprihatinkan dan tidak layak huni.
Lebihlanjut ia mengatakan, ada juga dari Kementerian PUPR yang mengucurkan bantuan untuk pengungsi, seperti BWSS II saya dengar telag mengalokasikan dana untuk fisik.
“Terus apa yang sudah dikerjakan BWSS II sesuai anggaran tahun 2019. Mana bukti fisiknya, atau hanya mengalokasikan anggaran supervisi saja,” ungkapnya dengan tegas.
Sebelumnya, warga sempat melakukan aksi unjuk rasa. Mereka para pengungsi dalam orasinya lebih memilih kembali ke kampung masing-masing kalau proses relokasi tahap III tetap mengambang.
Pada pertemuan antara delegasi peng-ungsi dengan pimpinan DPRD, Bupati Karo Cory S Br Sebayang, Sekda K Terkelin Purba, Kapolres Karo dan unsur pimpinan Forkopimda di ruang rapat DPRD Karohingga Kamis (9/12) sore.
Bahkan sempat terungkap dugaan penipuan kepada warga Mardinding yang tinggal di hunian sementara (huntara). Warga mengaku sudah tandatangani penerimaan sewa rumah dan lahan pertanian dari pihak BPBD, tapi uang sewa rumah dan lahan belum diterima.
Mendengar itu Sekda mengaku kecewadan prihatin. Salah satu pengungsi, Ikuten Sitepu meminta Kapolres mengusut dugaan penipuan tersebut.
Kapolres yang hadir dalam rapat saat itu, tersebut langsung merespons agar pengungsi terkait segera membuat pengaduan.
Bupati Karo Cory S Br Sebayang didampingi Sekda, Kapolres Karo datang menemui para pengunjuk rasa di halaman kantor dewan.
Bupati mengatakan, masalah penanganan LUT belum tuntas dan diharapkan enam bulan dapat diselesaikan.
“LUT belum selesai, sewa lahan dan rumah segera direalisasikan. Mulai besok secara bertahap sewa lahandan rumah akan dicairkan”, kata bupati, sesuai dilansir harian Analisa.
Baca juga : Sultan Deli XIV Silaturahmi Ke MUKI Sumut
Sejumlah pengungsi seperti diungkapkan Ronald Abdinegara Sitepu asal Desa Sukanalu, sejakaksi demo berlangsung Kamis (9/12) beberapa pengungsi langsung menerima sewa rumah dan lahan dari bank tertentu yang ditransfer ke rekening pengungsi.
“Saya curiga bahwa sewa lahan dan rumah kepada pengungsi bukan berada direkening pemerintah, tapi sudah di rekening pribadi. Ini juga yang harus kita usut,” kata Ronald.
Pernyataan sumber menyebutkan bahwa BWSS II telah mengalokasikan dana untuk pembangunan fisik dan supervisi tahun 2019, namun belum disebutkan jumlahnya. Hingga berita ini dilansir Kepala BWSS II belum dapat di konfirmasi. (KRO/RD/ANS)
