RADARINDO.co.id – Jember : Wakil Bupati Jember, Jawa Timur, Djoko Susanto, sepertinya tidak diberi peluang memainkan perannya selaku bagian dari kepala daerah. Pasalnya, peran-peran strategis justru terang-terangan dimainkan tim sukses (timses) untuk mendikte para pejabat di lingkungan Pemkab Jember.
Tentu saja, hal tersebut menjadi pertanyaan dan sorotan Wakil Bupati Jember, Djoko, saat datang ke aula Dinas Pendidikan (Disdik) Jember, Selasa (11/3/2025).
Baca juga: Oknum Propam dan Istrinya Terlibat Jaringan Peredaran Narkoba
Disitu, para pejabat dari berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) dikumpulkan untuk memaparkan program kerjanya secara bergiliran kepada Dimma Akhyar yang merupakan Sekretaris Tim Kampanye pasangan Muhammad Fawait dan Djoko Susanto saat Pilkada November 2024 lalu.
Djoko dengan gaya sindirannya, beberapa kali menyinggung bahkan mempertanyakan keberadaan Dimma di acara bertajuk Forum Lintas OPD tersebut. Bahkan, Djoko sebelum memberi pernyataan ke media seolah-olah meledek Dimma dengan mengajak mantan Ketua Bawaslu Jember itu untuk mendampinginya menghadap kamera.
“Ayo-ayo sini Mas Dimma ikut di samping saya,” ucap Djoko yang melihat Dimma masih duduk di kursi deretan depan.
Djoko kembali menyindir Dimma ketika menjawab pertanyaan tentang kegiatan OPD yang melibatkan tim sukses belakangan ini. “Mungkin Mas Dimma yang lebih paham disini sedang apa,” sentilnya.
Tampak sekali watak haus kekuasaanya hingga di Forum Lintas OPD yang berlangsung selama dua hari. Namun, Djoko mengaku dirinya tidak pernah diajak bicara oleh Bupati Jember, Muhammad Fawait.
Peran Djoko seperti sengaja dimatikan. Pasalnya, sebelum ini dia juga tidak tahu menahu soal kebijakan Bupati Fawait yang tiba-tiba menunjuk sekitar 17 pejabat berstatus Pelaksana tugas (Plt) untuk mengisi pos-pos jabatan yang kosong.
Baca juga: Rebutan Lahan Sengketa, Perusahaan dan Poktan Saling Klaim
Djoko menuntut komitmen dengan Fawait perihal skema kebersamaan yang proporsional. Tujuannya agar roda pemerintahan berjalan baik, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan.
Mantan Kepala BPN Jember itu menyatakan, dirinya berupaya mencegah penyimpangan, karena terindikasi oknum-oknum politikus yang semestinya berada dibalik layar justru tampil terbuka mengotori panggung publik pemerintahan.
“Maka dari itu langkah saya prosedural, kirim nota dinas ke Sekda, Inspektorat, dan BKPSDM supaya diaudit apakah terpenuhi azas kepatuhan atas penerbitan SK (Bupati) itu. Suatu misal karena mengedepankan nepotisme,” tukas Djoko. (KRO/RD/An)
