Walikota Sidempuan Terima Peta ZNT Dari BPN

27

RADARINDO.co.id – Psp : ATR Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Padang Sidempuan serahkan Peta Zona Nilai Tanah (ZNT) Kota Padang Sidempuan pembuatan tahun 2021 di ruang kerja Walikota Kamis (24/02/2022).

Penyerahan Peta ZNT sebagai bentuk inovasi pelayanan publik untuk memetakan peta bidang secara lengkap.

Peta ZNT ini berisikan informasi termasuk penetapan zona nilai tanah. Dengan adanya Peta ZNT ini tentu akan berdampak terhadap pendapatan pajak daerah.

Baca Juga : Pemko Sidempuan Bentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting

“Karena di dalamnya jelas terdata nilai pasaran tanah di masing-masing kawasan,” kata Walikota.

Dengan adanya ZNT ini, setidaknya nilai riil sesuai zona peruntukannya dapat dilihat. Misalnya kawasan perdagangan, pemukiman dan sebagainya.

Peta ZNT ini juga memudahkan Pemko Padang Sidempuan untuk pembebasan lahan. Karena, peta ZNT dilengkapi dengan data-data kepemilikan serta lokasi maupun luasnya.

Walikota berharap Dengan diserahkannya Peta ZNT Kota Padang Sidempuan yang baru ini oleh ATR BPN.

Dinas Pengelola Keuangan & Pendapatan Daerah Padang Sidempuan secepatnya melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat agar mendapatkan informasi dan pelayanan yang baik.

Penetapan Zona Nilai Tanah (ZNT) Kota Padang Sidempuan yang baru ini secara otomatis menganulir ZNT lama yang di tetapkan delapan (8) tahun yang lalu.

Perwakilan ATR BPN Padang Sidempuan mengatakan, ZNT ini sebagai tindak lanjut peta tanah yang dibuat oleh pihaknya. ZNT ini sebagai bahan acuan bagi masyarakat untuk menilai tanah.

Dengan adanya peta ZNT yang menampilkan fakta riil harga tanah, tentunya Pemerintah Daerah dan masyarakat akan merasakan manfaatnya. Pasalnya, ZNT ini berbasis nilai pasar, ungkap Faisal.

ZNT dapat dimanfaatkan untuk penentuan tarif dalam pelayanan pertanahan, referensi masyarakat dalam bertransaksi, penentuan ganti rugi, inventarisasi nilai aset publik maupun aset masyarakat.

Baca Juga : Wawako Sidempuan Ikuti Rakor Pemberantasan Korupsi

ZNT juga dapat digunakan sebagai alat memonitor nilai tanah dan referensi penetapan NJOP untuk PBB agar lebih adil dan transparan.

Hadir mendamping Walikota, Sekdako H.Letnan Dalimunthe SKM, M.Kes, Asisten Bidang Perekonomian Rahuddin Harahap. SH. MH, Sekretaris BPKAD Monalisa.

(KRO/RD/PM-Thoms)